Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengapresiasi dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) oleh kejaksaan setempat.
"Tim tersebut akan mengawal percepatan pembangunan di Kota Bekasi melalui konsultasi hukum," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, sejumlah pejabat pemangku kebijakan di Pemkot Bekasi saat ini masih ketakutan dalam melakukan penyerapan anggaran.
Ketakutan itu terjadi lantaran adanya sejumlah aparatur pemerintah setempat yang ditangkap karena menyalahi aturan penyerapan anggaran.
Dampaknya, penyerapan anggaran daerah setiap tahunnya tidak mencapai target yang diharapkan.
"Penyerapan anggaran rendah akibat stigma kriminalisasi kebijakan dan pejabat birokrasi takut menggunakan anggaran," katanya.
Menurut Rahmat, TP4D Kejari Bekasi akan membimbing aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam tertib administrasi dan penyerapan anggaran secara optimal.
"Tim ini akan membantu kami dalam tertib adimintrasi dan percepatan penyerapan anggaran," katanya.
Kesepakatan pembentukan TP4D itu telah dilaksanakan pihaknya pada Senin (11/4) di Balai Patriot Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Menurut dia, tim bentukan Kejari Kota Bekasi itu diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan melalui penyerapa anggaran yang optimal.
Dikatakan Rahmat, sepanjang 2015 pihaknya hanya mampu menyerap anggaran daerah sebesar 81,81 persen akibat ketakutan pejabat dalam mengelola anggaran kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kami menargetkan mulai 2016, serapan anggaran bisa optimal," katanya.
(Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Tim tersebut akan mengawal percepatan pembangunan di Kota Bekasi melalui konsultasi hukum," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, sejumlah pejabat pemangku kebijakan di Pemkot Bekasi saat ini masih ketakutan dalam melakukan penyerapan anggaran.
Ketakutan itu terjadi lantaran adanya sejumlah aparatur pemerintah setempat yang ditangkap karena menyalahi aturan penyerapan anggaran.
Dampaknya, penyerapan anggaran daerah setiap tahunnya tidak mencapai target yang diharapkan.
"Penyerapan anggaran rendah akibat stigma kriminalisasi kebijakan dan pejabat birokrasi takut menggunakan anggaran," katanya.
Menurut Rahmat, TP4D Kejari Bekasi akan membimbing aparatur Pemerintah Kota Bekasi dalam tertib administrasi dan penyerapan anggaran secara optimal.
"Tim ini akan membantu kami dalam tertib adimintrasi dan percepatan penyerapan anggaran," katanya.
Kesepakatan pembentukan TP4D itu telah dilaksanakan pihaknya pada Senin (11/4) di Balai Patriot Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Menurut dia, tim bentukan Kejari Kota Bekasi itu diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan melalui penyerapa anggaran yang optimal.
Dikatakan Rahmat, sepanjang 2015 pihaknya hanya mampu menyerap anggaran daerah sebesar 81,81 persen akibat ketakutan pejabat dalam mengelola anggaran kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kami menargetkan mulai 2016, serapan anggaran bisa optimal," katanya.
(Adv).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016