Memiliki penduduk lebih dari lima juta jiwa menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi demografis ini memaksa kepala daerah berlaku layaknya kepala negara, mengingat penduduknya bukan hanya terbanyak se-kabupaten/kota di Indonesia, melainkan juga setara negara Singapura.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Bumi Tegar Beriman di akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 5.489.536 jiwa. Selain setara dengan Singapura, jumlahnya juga melebihi beberapa negara lain, seperti Irlandia (4.792.500 jiwa), Palestina (4.816.503 jiwa), dan Selandia Baru (5.257.320 jiwa).
Angka penduduk Kabupaten Bogor bahkan sempat mencapai 5.965.410 jiwa pada tahun 2019 tetapi, seketika anjlok akibat pandemi COVID-19. Tersisa 5.427.068 jiwa pada tahun 2020, kemudian meningkat di tahun berikutnya meski tak signifikan.
Secara geografis, salah satu daerah penyangga ibu kota ini memiliki luas 298.838 hektar, dengan 40 kecamatan terdiri dari 416 desa dan 19 kelurahan.
Namun, kondisi demografis dan geografis berlebih ini justru dipandang sebagai sebuah potensi oleh Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin-Iwan Setiawan, mengandalkan program Pancakarsa.
Pancakarsa adalah lima tekad untuk mencerdaskan Bogor, menyehatkan Bogor, memajukan Bogor, membangun Bogor, dan membuat Bogor lebih berkeadaban. Pancakarsa merupakan program pemerintah daerah pada masa pemerintahan duet Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan. Lantaran Ade Yasin tersandung kasus hukum yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung, Iwan Setiawan sekarang berlaku sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor.
Pasalnya, kondisi "luar biasa" demografis dan geografis ini kerap menjadi persoalan kompleks bagi pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor kemasyarakatan.
Tantangan berat membentuk SDM berkualitas
Menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas karena adanya kendala dalam pemerataan layanan pendidikan.
Hal itu ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih minim. Dari data BPS, Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun, angkanya lebih rendah dari rata-rata lama sekolah secara nasional, 8,54 tahun.
Namun, Pemkab Bogor menggulirkan program Mawar Sagu atau Lima Warga Satu Guru untuk menangani rendahnya RLS. Program ini mewajibkan setiap guru mengajar lima warga di wilayah terdekat yang putus sekolah.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bertindak sebagai penggerak para guru dalam menjaring tetangga atau kerabat yang belum mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah tingkat menengah.
Tak hanya memaksimalkan peran tenaga pendidik, Pemkab Bogor bahkan melibatkan kepala desa dan camat melakukan kurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25-55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun, dengan mengoptimalkan peran RT dan RW.
Ketika upaya pemerataan pendidikan berhasil dilakukan, SDM yang dimiliki justru akan menambah energi bagi Pemkab Bogor dalam mewujudkan pembangunan.
Pasalnya, dari 5,4 juta jiwa penduduk Kabupaten Bogor didominasi oleh usia produktif. Seperti kalangan milenial usia 24-39 tahun sebanyak 27,9 persen dan generasi x usia 40-55 tahun sebanyak 20,5 persen.
Komposisi PNS belum ideal
Pemkab Bogor memiliki tanggung jawab melayani 5,4 juta penduduk dengan kapasitas 15.500 pegawai negeri sipil (PNS), dan 1.205 di antaranya akan pensiun tahun ini. Dengan demikian, secara asumsi setiap satu orang PNS bertugas melayani sekitar 350 penduduk.
Masih belum ideal. Karena selain jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah Kabupaten Bogor ini juga kan sangat besar, menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Irwan Purnawan.
Karena adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam merekrut PNS, Pemkab Bogor pun memaksimalkan skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai setara PNS ini mulai mengisi ruang-ruang perangkat daerah Kabupaten Bogor sejak tahun 2020.
Sejak tahun 2020 hingga 2022 tercatat lebih dari 3.000 PPPK dilantik. Tahun ini, Pemkab Bogor kembali mengajukan 3.620 PPPK untuk dilantik tahun depan.
Dari total kuota 3.620 PPPK, sebagian besar yaitu formasi guru, 3.039 orang. Kemudian, sisanya formasi tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan lain-lain.
Semula, kuota formasi guru hanya 721 orang, kemudian bertambah menjadi 1.520 orang, dan bertambah lagi menjadi 3.039 orang karena adanya desakan terus menerus dari sejumlah guru honorer yang sudah lolos tes sejak tahun 2020 namun belum mendapatkan kuota.
Namun, dengan bertambahnya jumlah PPPK otomatis akan membebani pembiayaan gaji pegawai yang bersumber dari anggaran daerah setiap tahunnya.
Tahun ini Pemkab Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaannya meningkat drastis dari tahun 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar.
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk perekonomian
Sejak kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, Kabupaten Bogor memiliki selogan Sport and Tourism. Hal itu menandakan pengoptimalan dalam menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata.
Sebelum pandemi COVID-19, angka kunjungan wisata di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan drastis dari semula 7,5 juta kenjungan tahun 2018, menjadi 9,4 juta kunjungan di tahun 2019.
Pada tahun 2020 tingkat kunjungan anjlok hingga lebih dari 50 persen, menjadi 4,4 juta. Tapi, kini angkanya kembali membaik. Selama tahun 2021 Pemkab Bogor mencatat ada sebanyak 6,08 juta kunjungan.
Meski begitu, Pemkab Bogor terus berupaya untuk mendongkrak angka kunjungan wisata, terutama dari mancanegara. Karena angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Bogor menyusut selama dua tahun pandemi.
Pada tahun 2020, dari total 5.117.889 orang, hanya 60.552 di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Kemudian, tahun 2021 kondisinya lebih memprihatinkan, jumlah wisatawan mancanegara tercatat hanya 2.609 orang dari total 6.455.954 orang.
Padahal, sebelum pandemi, tercatat ada sebanyak 287.681 wisatawan mancanegara dari total 9.484.957 wisatawan di Kabupaten Bogor selama tahun 2019.
Upaya pemulihan ini perlu dilakukan mengingat angka kunjungan wisata memberikan kontribusi cukup signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar Rp282 miliar atau 7,61 persen dari PAD tahun 2021 yang senilai Rp3,7 triliun.
Pemkab Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kerap menggembar-gemborkan potensi wisata yang ada di wilayahnya. Mulai dari Stadion Pakansari, Sirkuit Sentul, Arena Paralayang Puncak, hingga 11 lapangan golf berstandar internasional.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga terus memperbanyak keberadaan desa wisata. Jumlah desa wisata yang semula ada 25 pada tahun 2019, terus diperbanyak menjadi 35 desa wisata pada tahun 2020, kemudian menjadi 40 desa wisata pada tahun 2021.
Sektor pertanian juga menjadi penggerak ekonomi yang signifikan di Kabupaten Bogor. Seperti halnya penjualan tanaman hias yang malah mengalami lonjakan saat pandemi.
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor mencatat, hasil ekspor tanaman hias ke berbagai negara bisa menghasilkan devisa Rp700 juta per hari.
Sedikitnya, terdapat 622 petani eksportir dari Kabupaten Bogor tergabung dalam 52 perusahaan yang mengeluarkan phythosanitary atau ijin ekspor, dengan rata-rata devisa negara Rp500 juta hingga Rp700 juta per hari.
Capaian lainnya di bidang pertanian yaitu produksi kopi robusta yang bisa menembus angka 4.151 ton dan jenis arabika sebanyak 473 ton selama tahun 2021.
Khusus jenis robusta, angka produksinya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, para petani kopi berhasil memproduksi biji robusta sebanyak 3.667 ton, dan selama tahun 2020 mencapai 4.004 ton.
Padahal, target produksi kopi robusta di Kabupaten Bogor telah diproyeksikan hingga tahun 2023, yaitu hanya sebanyak 3.726 ton dalam setahun.
Kini, Kabupaten Bogor merupakan daerah peringkat keempat secara nasional dan peringkat pertama dengan produksi kopi robusta terbanyak.
Peringkat kedua daerah di Jawa Barat dengan produksi kopi robusta terbesar yaitu Kabupaten Kuningan sebanyak 1.531 ton per tahun, dan urutan ketiga Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.188 ton per tahun.
Perekonomian Bogor terbesar kedua se-Indonesia
Kabupaten Bogor memiliki perekonomian terbesar kedua se-Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang dirilis oleh goodstats.id.
Pasalnya, mayoritas dari kabupaten yang memiliki perekonomian yang besar ditopang oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.
Angka produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai Rp236,14 triliun, berada satu tingkat di bawah Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp317,94 triliun.
Goodstats.id merilis daftar 15 kabupaten dengan perekonomian terbesar berdasarkan nilai total PDRB. Khusus wilayah Provinsi Jawa Barat, ada empat kabupaten yang masuk 10 besar, yaitu Bekasi, Bogor, Karawang, dan Bandung.
Berdasarkan hitungan terbaru dari BPS, angka PDRB Kabupaten Bogor mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021, yakni menjadi Rp245,22 triliun.
Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pun kembali naik signifikan menjadi 3,48 persen. Pasalnya, pada tahun 2020 LPE Kabupaten Bogor anjlok menjadi minus (-)1,7 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,85 persen.
Pulihnya sektor perekonomian memberikan manfaat pada meingkatknya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bogor, yakni menjadi 70,48 poin di tahun 2021. Tahun 2020 IPM Kabupaten Bogor sempat anjlok ke angka 70,40 poin dari sebelumnya 70,65 poin.
Pemerataan pembangunan dengan Satu Miliar Satu Desa
Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya melakukan pemerataan pembangunan daerah di pelosok melalui program Satu Miliar Satu Desa. Program bantuan keuangan desa ini didistribusikan sejak tahun 2021 untuk memperbaiki infrastruktur desa.
Pada tahun 2021, program itu dianggarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) senilai Rp372 miliar untuk 415 desa, guna menstimulasi pembangunan infrastruktur.
Terbukti, Samisade berhasil membangun 473,7 kilometer jalan desa, 362 meter jembatan, 8.005 meter tembok penahan tanah (TPT), 4.297 meter saluran drainase, dan 1.700 meter saluran irigasi.
Kemudian, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bogor kini berstatus "maju". Tahun 2020 status IDM Bogor masih berkembang dengan nilai 0,7001. Tapi tahun berikutnya kita berstatus maju dengan nilai 0,7307.
Pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan pun mampu menghapus 41 desa yang pada tahun 2019 berstatus tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mencatat, Kabupaten Bogor kini memiliki 48 desa mandiri, 188 desa maju, 180 desa berkembang, dan nihil desa tertinggal.
Pada tahun 2020 tercatat 29 desa berstatus mandiri, 131 desa maju, 252 desa berkembang, dan empat desa berstatus tertinggal.
Kemudian, pada pertengahan 2021 sisa empat desa yang berstatus tertinggal, naik status menjadi desa berkembang, yaitu Desa Cilaku di Kecamatan Tenjo, Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.
Tahun ini, Pemkab Bogor kembali menganggarkan Program Samisade dengan nilai pagu Rp395 miliar yang rencananya didistribusikan ke 765 titik di 415 desa se-Kabupaten Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Bumi Tegar Beriman di akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 5.489.536 jiwa. Selain setara dengan Singapura, jumlahnya juga melebihi beberapa negara lain, seperti Irlandia (4.792.500 jiwa), Palestina (4.816.503 jiwa), dan Selandia Baru (5.257.320 jiwa).
Angka penduduk Kabupaten Bogor bahkan sempat mencapai 5.965.410 jiwa pada tahun 2019 tetapi, seketika anjlok akibat pandemi COVID-19. Tersisa 5.427.068 jiwa pada tahun 2020, kemudian meningkat di tahun berikutnya meski tak signifikan.
Secara geografis, salah satu daerah penyangga ibu kota ini memiliki luas 298.838 hektar, dengan 40 kecamatan terdiri dari 416 desa dan 19 kelurahan.
Namun, kondisi demografis dan geografis berlebih ini justru dipandang sebagai sebuah potensi oleh Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin-Iwan Setiawan, mengandalkan program Pancakarsa.
Pancakarsa adalah lima tekad untuk mencerdaskan Bogor, menyehatkan Bogor, memajukan Bogor, membangun Bogor, dan membuat Bogor lebih berkeadaban. Pancakarsa merupakan program pemerintah daerah pada masa pemerintahan duet Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Iwan Setiawan. Lantaran Ade Yasin tersandung kasus hukum yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung, Iwan Setiawan sekarang berlaku sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor.
Pasalnya, kondisi "luar biasa" demografis dan geografis ini kerap menjadi persoalan kompleks bagi pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor kemasyarakatan.
Tantangan berat membentuk SDM berkualitas
Menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas karena adanya kendala dalam pemerataan layanan pendidikan.
Hal itu ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih minim. Dari data BPS, Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun, angkanya lebih rendah dari rata-rata lama sekolah secara nasional, 8,54 tahun.
Namun, Pemkab Bogor menggulirkan program Mawar Sagu atau Lima Warga Satu Guru untuk menangani rendahnya RLS. Program ini mewajibkan setiap guru mengajar lima warga di wilayah terdekat yang putus sekolah.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bertindak sebagai penggerak para guru dalam menjaring tetangga atau kerabat yang belum mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah tingkat menengah.
Tak hanya memaksimalkan peran tenaga pendidik, Pemkab Bogor bahkan melibatkan kepala desa dan camat melakukan kurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25-55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun, dengan mengoptimalkan peran RT dan RW.
Ketika upaya pemerataan pendidikan berhasil dilakukan, SDM yang dimiliki justru akan menambah energi bagi Pemkab Bogor dalam mewujudkan pembangunan.
Pasalnya, dari 5,4 juta jiwa penduduk Kabupaten Bogor didominasi oleh usia produktif. Seperti kalangan milenial usia 24-39 tahun sebanyak 27,9 persen dan generasi x usia 40-55 tahun sebanyak 20,5 persen.
Komposisi PNS belum ideal
Pemkab Bogor memiliki tanggung jawab melayani 5,4 juta penduduk dengan kapasitas 15.500 pegawai negeri sipil (PNS), dan 1.205 di antaranya akan pensiun tahun ini. Dengan demikian, secara asumsi setiap satu orang PNS bertugas melayani sekitar 350 penduduk.
Masih belum ideal. Karena selain jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah Kabupaten Bogor ini juga kan sangat besar, menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Irwan Purnawan.
Karena adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam merekrut PNS, Pemkab Bogor pun memaksimalkan skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai setara PNS ini mulai mengisi ruang-ruang perangkat daerah Kabupaten Bogor sejak tahun 2020.
Sejak tahun 2020 hingga 2022 tercatat lebih dari 3.000 PPPK dilantik. Tahun ini, Pemkab Bogor kembali mengajukan 3.620 PPPK untuk dilantik tahun depan.
Dari total kuota 3.620 PPPK, sebagian besar yaitu formasi guru, 3.039 orang. Kemudian, sisanya formasi tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan lain-lain.
Semula, kuota formasi guru hanya 721 orang, kemudian bertambah menjadi 1.520 orang, dan bertambah lagi menjadi 3.039 orang karena adanya desakan terus menerus dari sejumlah guru honorer yang sudah lolos tes sejak tahun 2020 namun belum mendapatkan kuota.
Namun, dengan bertambahnya jumlah PPPK otomatis akan membebani pembiayaan gaji pegawai yang bersumber dari anggaran daerah setiap tahunnya.
Tahun ini Pemkab Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaannya meningkat drastis dari tahun 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar.
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk perekonomian
Sejak kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, Kabupaten Bogor memiliki selogan Sport and Tourism. Hal itu menandakan pengoptimalan dalam menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata.
Sebelum pandemi COVID-19, angka kunjungan wisata di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan drastis dari semula 7,5 juta kenjungan tahun 2018, menjadi 9,4 juta kunjungan di tahun 2019.
Pada tahun 2020 tingkat kunjungan anjlok hingga lebih dari 50 persen, menjadi 4,4 juta. Tapi, kini angkanya kembali membaik. Selama tahun 2021 Pemkab Bogor mencatat ada sebanyak 6,08 juta kunjungan.
Meski begitu, Pemkab Bogor terus berupaya untuk mendongkrak angka kunjungan wisata, terutama dari mancanegara. Karena angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Bogor menyusut selama dua tahun pandemi.
Pada tahun 2020, dari total 5.117.889 orang, hanya 60.552 di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Kemudian, tahun 2021 kondisinya lebih memprihatinkan, jumlah wisatawan mancanegara tercatat hanya 2.609 orang dari total 6.455.954 orang.
Padahal, sebelum pandemi, tercatat ada sebanyak 287.681 wisatawan mancanegara dari total 9.484.957 wisatawan di Kabupaten Bogor selama tahun 2019.
Upaya pemulihan ini perlu dilakukan mengingat angka kunjungan wisata memberikan kontribusi cukup signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar Rp282 miliar atau 7,61 persen dari PAD tahun 2021 yang senilai Rp3,7 triliun.
Pemkab Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kerap menggembar-gemborkan potensi wisata yang ada di wilayahnya. Mulai dari Stadion Pakansari, Sirkuit Sentul, Arena Paralayang Puncak, hingga 11 lapangan golf berstandar internasional.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga terus memperbanyak keberadaan desa wisata. Jumlah desa wisata yang semula ada 25 pada tahun 2019, terus diperbanyak menjadi 35 desa wisata pada tahun 2020, kemudian menjadi 40 desa wisata pada tahun 2021.
Sektor pertanian juga menjadi penggerak ekonomi yang signifikan di Kabupaten Bogor. Seperti halnya penjualan tanaman hias yang malah mengalami lonjakan saat pandemi.
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor mencatat, hasil ekspor tanaman hias ke berbagai negara bisa menghasilkan devisa Rp700 juta per hari.
Sedikitnya, terdapat 622 petani eksportir dari Kabupaten Bogor tergabung dalam 52 perusahaan yang mengeluarkan phythosanitary atau ijin ekspor, dengan rata-rata devisa negara Rp500 juta hingga Rp700 juta per hari.
Capaian lainnya di bidang pertanian yaitu produksi kopi robusta yang bisa menembus angka 4.151 ton dan jenis arabika sebanyak 473 ton selama tahun 2021.
Khusus jenis robusta, angka produksinya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, para petani kopi berhasil memproduksi biji robusta sebanyak 3.667 ton, dan selama tahun 2020 mencapai 4.004 ton.
Padahal, target produksi kopi robusta di Kabupaten Bogor telah diproyeksikan hingga tahun 2023, yaitu hanya sebanyak 3.726 ton dalam setahun.
Kini, Kabupaten Bogor merupakan daerah peringkat keempat secara nasional dan peringkat pertama dengan produksi kopi robusta terbanyak.
Peringkat kedua daerah di Jawa Barat dengan produksi kopi robusta terbesar yaitu Kabupaten Kuningan sebanyak 1.531 ton per tahun, dan urutan ketiga Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.188 ton per tahun.
Perekonomian Bogor terbesar kedua se-Indonesia
Kabupaten Bogor memiliki perekonomian terbesar kedua se-Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 yang dirilis oleh goodstats.id.
Pasalnya, mayoritas dari kabupaten yang memiliki perekonomian yang besar ditopang oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.
Angka produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai Rp236,14 triliun, berada satu tingkat di bawah Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp317,94 triliun.
Goodstats.id merilis daftar 15 kabupaten dengan perekonomian terbesar berdasarkan nilai total PDRB. Khusus wilayah Provinsi Jawa Barat, ada empat kabupaten yang masuk 10 besar, yaitu Bekasi, Bogor, Karawang, dan Bandung.
Berdasarkan hitungan terbaru dari BPS, angka PDRB Kabupaten Bogor mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021, yakni menjadi Rp245,22 triliun.
Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor pun kembali naik signifikan menjadi 3,48 persen. Pasalnya, pada tahun 2020 LPE Kabupaten Bogor anjlok menjadi minus (-)1,7 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,85 persen.
Pulihnya sektor perekonomian memberikan manfaat pada meingkatknya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bogor, yakni menjadi 70,48 poin di tahun 2021. Tahun 2020 IPM Kabupaten Bogor sempat anjlok ke angka 70,40 poin dari sebelumnya 70,65 poin.
Pemerataan pembangunan dengan Satu Miliar Satu Desa
Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya melakukan pemerataan pembangunan daerah di pelosok melalui program Satu Miliar Satu Desa. Program bantuan keuangan desa ini didistribusikan sejak tahun 2021 untuk memperbaiki infrastruktur desa.
Pada tahun 2021, program itu dianggarkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) senilai Rp372 miliar untuk 415 desa, guna menstimulasi pembangunan infrastruktur.
Terbukti, Samisade berhasil membangun 473,7 kilometer jalan desa, 362 meter jembatan, 8.005 meter tembok penahan tanah (TPT), 4.297 meter saluran drainase, dan 1.700 meter saluran irigasi.
Kemudian, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bogor kini berstatus "maju". Tahun 2020 status IDM Bogor masih berkembang dengan nilai 0,7001. Tapi tahun berikutnya kita berstatus maju dengan nilai 0,7307.
Pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan pun mampu menghapus 41 desa yang pada tahun 2019 berstatus tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mencatat, Kabupaten Bogor kini memiliki 48 desa mandiri, 188 desa maju, 180 desa berkembang, dan nihil desa tertinggal.
Pada tahun 2020 tercatat 29 desa berstatus mandiri, 131 desa maju, 252 desa berkembang, dan empat desa berstatus tertinggal.
Kemudian, pada pertengahan 2021 sisa empat desa yang berstatus tertinggal, naik status menjadi desa berkembang, yaitu Desa Cilaku di Kecamatan Tenjo, Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.
Tahun ini, Pemkab Bogor kembali menganggarkan Program Samisade dengan nilai pagu Rp395 miliar yang rencananya didistribusikan ke 765 titik di 415 desa se-Kabupaten Bogor.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022