Jakarta (Antara Megapolitan) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) TNI Arie Soedewo menyatakan tidak ada kompromi bagi "beking" penyelundupan barang dan pencurian ikan.
"Saya merasa semangat karena Presiden sebagai atasan langsung saya juga pemangku kepentingan yang lain Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan KSAL juga mendukung penuh saya untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum aparat TNI dan Polri yang coba mengkhianati republik dengan menjadi `beking` para tauke-tauke penyelundup ini," kata Arie di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan perintah Presiden Joko Widodo sudah jelas dan lugas dan tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, hal yang berkaitan "illegal fishing" (pencurian ikan) dan penyeludupan narkoba.
"Optimalisasi penerimaan negara salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai yang bertujuan mempercepat pembangunan yang sudah direncanakan Presiden untuk kesejahteraan rakyat, maka upaya "perang terhadap penyelundupan" merupakan kewajiban semua pemangku kepentingan yang ada termasuk di sektor kelautan seperti TNI AL, Polairud dan Bea Cukai," katanya.
Arie menjelaskan begitu banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun dinikmati oleh bandit-bandit untuk mengurangi penerimaan pendapatan negara.
Maka pembentukan gugus tugas intelijen Bakamla akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi disetiap pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut.
"Maka sejak Kamis (17/3) saya mulai mengumpulkan para jajaran Bakamla dan memberikan instruksi perketat semua pengawasan dan lakukan penangkapan sebanyak mungkin. Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan beking-beking oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan walaupun jenderal. Saya yang akan samperin rumahnya jika perlu," kata mantan Asisten Opererasi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.
Arie menyadari adanya keterbatasan minimnya anggaran untuk pengawasan laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke.
Ia berkeyakinan untuk menyelamatkan pendapatan negara ratusan triliun, Presiden beserta jajaran Kementrian Keuangan dan Bappenas serta kawan-kawan Komisi I DPR tidak akan segan-segan memperkuat anggaran Bakamla khususnya dalam menginvestasikan teknologi pengawasan nonstop 24 jam dan kapal-kapal patroli untuk operasi.
"Apalagi ini Presiden mendukung penuh. Kalo ada yang `ngeyel` saya tinggal lapor," ucapnya .
"Saya sampaikan ke jajaran di bawah "no excuse". Tangkap ..! tangkap..! tangkap dan serahkan pada penegakan hukum. Urusan ada yang coba `bermain api` bebaskan saya akan hajar dan jika pengadilan membebaskan itu urusan hakim-hakim dengan Allah," kata Arie menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saya merasa semangat karena Presiden sebagai atasan langsung saya juga pemangku kepentingan yang lain Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan KSAL juga mendukung penuh saya untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum aparat TNI dan Polri yang coba mengkhianati republik dengan menjadi `beking` para tauke-tauke penyelundup ini," kata Arie di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan perintah Presiden Joko Widodo sudah jelas dan lugas dan tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, hal yang berkaitan "illegal fishing" (pencurian ikan) dan penyeludupan narkoba.
"Optimalisasi penerimaan negara salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai yang bertujuan mempercepat pembangunan yang sudah direncanakan Presiden untuk kesejahteraan rakyat, maka upaya "perang terhadap penyelundupan" merupakan kewajiban semua pemangku kepentingan yang ada termasuk di sektor kelautan seperti TNI AL, Polairud dan Bea Cukai," katanya.
Arie menjelaskan begitu banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun dinikmati oleh bandit-bandit untuk mengurangi penerimaan pendapatan negara.
Maka pembentukan gugus tugas intelijen Bakamla akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi disetiap pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut.
"Maka sejak Kamis (17/3) saya mulai mengumpulkan para jajaran Bakamla dan memberikan instruksi perketat semua pengawasan dan lakukan penangkapan sebanyak mungkin. Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan beking-beking oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan walaupun jenderal. Saya yang akan samperin rumahnya jika perlu," kata mantan Asisten Opererasi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.
Arie menyadari adanya keterbatasan minimnya anggaran untuk pengawasan laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke.
Ia berkeyakinan untuk menyelamatkan pendapatan negara ratusan triliun, Presiden beserta jajaran Kementrian Keuangan dan Bappenas serta kawan-kawan Komisi I DPR tidak akan segan-segan memperkuat anggaran Bakamla khususnya dalam menginvestasikan teknologi pengawasan nonstop 24 jam dan kapal-kapal patroli untuk operasi.
"Apalagi ini Presiden mendukung penuh. Kalo ada yang `ngeyel` saya tinggal lapor," ucapnya .
"Saya sampaikan ke jajaran di bawah "no excuse". Tangkap ..! tangkap..! tangkap dan serahkan pada penegakan hukum. Urusan ada yang coba `bermain api` bebaskan saya akan hajar dan jika pengadilan membebaskan itu urusan hakim-hakim dengan Allah," kata Arie menegaskan.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016