Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyentil kepala daerah kabupaten/kota yang kurang menyosialisasikan upaya Pemerintah Provinsi Jabar untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
"Kami menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp21 triliun tahun ini. Untuk mencapai target tersebut perlu bantuan dari setiap kepala daerah yang ada di Jabar baik bupati maupun wali kota, namun sayangnya kami menilai belum optimal," katanya saat kunjungan kerja di Sukabumi, Rabu.
Menurut Uu, sudah menjadi konsekuensi kepala daerah untuk membantu Pemprov Jabar untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan
bermotor ini. Apalagi saat ini, bagi hasil yang di terima oleh masing-masing kota dan kabupaten dari sektor ini cukup besar yakni mencapai 30 persen.
Ia meminta bupati dan wali kota yang ada di Jabar untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak dan tepat waktu untuk membantu Pemprov Jabar. Salah satu caranya yakni melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap pengguna kendaraan bermotor untuk disiplin membayar pajak.
Ia pun menyentil kepala daerah yang hanya duduk manis menerima bagi hasil pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, padahal Pemprov Jabar sudah "berdarah-darah" melakukan berbagai upaya agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai.
"Jangan sampai para bupati ataupun wali kota nikmat saja mendapatkan bagi hasil yang 30 persen padahal kami berdarah-darah memperjuangkannya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan berbagai inovasi," katanya
Uu menjelaskan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tersebut tentunya akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat mulai dari peningkatan perekonomian serta pembangunan jalan untuk mempermudah akses transportasi.
Untuk itu, kepada pemilik kendaraan bermotor diimbau untuk bisa membayar pajak tepat waktu demi percepatan pembangunan daerah di Jabar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Kami menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp21 triliun tahun ini. Untuk mencapai target tersebut perlu bantuan dari setiap kepala daerah yang ada di Jabar baik bupati maupun wali kota, namun sayangnya kami menilai belum optimal," katanya saat kunjungan kerja di Sukabumi, Rabu.
Menurut Uu, sudah menjadi konsekuensi kepala daerah untuk membantu Pemprov Jabar untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan
bermotor ini. Apalagi saat ini, bagi hasil yang di terima oleh masing-masing kota dan kabupaten dari sektor ini cukup besar yakni mencapai 30 persen.
Ia meminta bupati dan wali kota yang ada di Jabar untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak dan tepat waktu untuk membantu Pemprov Jabar. Salah satu caranya yakni melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap pengguna kendaraan bermotor untuk disiplin membayar pajak.
Ia pun menyentil kepala daerah yang hanya duduk manis menerima bagi hasil pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, padahal Pemprov Jabar sudah "berdarah-darah" melakukan berbagai upaya agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai.
"Jangan sampai para bupati ataupun wali kota nikmat saja mendapatkan bagi hasil yang 30 persen padahal kami berdarah-darah memperjuangkannya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan berbagai inovasi," katanya
Uu menjelaskan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor tersebut tentunya akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat mulai dari peningkatan perekonomian serta pembangunan jalan untuk mempermudah akses transportasi.
Untuk itu, kepada pemilik kendaraan bermotor diimbau untuk bisa membayar pajak tepat waktu demi percepatan pembangunan daerah di Jabar.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022