Bogor (Antara Megapolitan) - Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat basis data perikanan budi daya melalui pengumpulan data yang tepat dan akurat dari seluruh daerah.
"Data valid sangat penting dalam mengambil kebijakan dan arah pembangunan sektor perikanan budi daya ke depan sehingga proses pengambilan data harus benar-benar akurat dan tepat," kata Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto dalam acara sikronisasi database SIMSTAT Perikanan Budidaya Tahun 2016, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Slamet mengatakan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya memiliki basis data yang disajikan dalam laporan Sistem Informasi Manajemen Statistik (SIMSTAT) Perikanan Budidaya tahunan. Data tersebut dikumpulkan secara berkala per triwulan mulai dari jenjang kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
"Pada tahun 2016 kita mencoba menghadirkan basis data yang valid, menggunakan metode pengumpulan data sesuai BPS dan Pusdatin," katanya.
Menurutnya, validasi basis data perikanan budidaya tersebut bertujuan untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar data perikanan berorietasi pada satu data.
"Jadi Simstat Perikanan Budidaya ini sudah sesuai standar dari BPS maupun Pusdatin, dan nantinya ini bisa membantu BPS dalam pengumpulan data," katanya.
Ia mengatakan, masih ada 35 kabupaten di wilayah Timur Indonesia yang belum masuk datanya dalam sistem. Kendalanya karena belum memiliki petugas pendata, akses yang cukup jauh, dan sulit terjangkau.
"Kita mendorong, agar pengumpulan data di daerah terluar ini memanfaatkan teknologi informasi sehingga validasi data bisa dilaksanakan secara cepat," katanya.
Slamet juga mengingatkan peran petugas pengumpul data di wilayah perlu diperkuat agar dapat mengumpulkan data seakurat dan setepat mungkin dari masyarakat maupun pengusaha budi daya ikan. Banyak kasus ditemukan, pengusaha melakukan kecurangan enggan memberikan data produksi, dengan harapan mendapat bantuan dana.
"Petugas di lapangan harus betul-betul bekerja ekstra teliti dalam mengupulkan data agar terkumpul data yang sebenar-benarnya," katanya.
Sementara itu, Kasubdit Data dan Statistik DJB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tajuddin mengatakan, Sikronisasi Database SIMSTAT Perikanan Budi Daya Tahun 2016 meliputi data produksi, pembenihan, dan ikan hias.
"Ada 13 komoditas yang kita kumpulkan datanya mulai dari produksi, pembenihan, dan ikan hias," katanya.
Ia mengatakan, dalam sikronisasi database SIMSTAT Perikanan Budi Daya, DJPB menggandeng Badan Pusat Statistik, Pusdatin serta pakar statistik IPB dalam memberikan arahan kepada petugas pengumpul data di 34 provinsi.
"Hari ini hadir kepala BPS, Pusdatin dan pakar statistik IPB yang memberikan arahan metode pengumpulan data SIMSTAT Perikanan Budi Daya," katanya.
Tajuddin menambahkan, data statistik perikanan budi daya yang akurat dan terpercaya melalui SIMSTAT berfungsi bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam pengambilan kebijakan.
"Dengan data yang akurat, kita jadi tahu potensi kekuatan perikanan budi daya, sehingga memudahkan kita dalam mengambil kebijakan serta menyiapkan program kerja agar kelautan perikanan lebih baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Data valid sangat penting dalam mengambil kebijakan dan arah pembangunan sektor perikanan budi daya ke depan sehingga proses pengambilan data harus benar-benar akurat dan tepat," kata Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto dalam acara sikronisasi database SIMSTAT Perikanan Budidaya Tahun 2016, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Slamet mengatakan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya memiliki basis data yang disajikan dalam laporan Sistem Informasi Manajemen Statistik (SIMSTAT) Perikanan Budidaya tahunan. Data tersebut dikumpulkan secara berkala per triwulan mulai dari jenjang kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
"Pada tahun 2016 kita mencoba menghadirkan basis data yang valid, menggunakan metode pengumpulan data sesuai BPS dan Pusdatin," katanya.
Menurutnya, validasi basis data perikanan budidaya tersebut bertujuan untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar data perikanan berorietasi pada satu data.
"Jadi Simstat Perikanan Budidaya ini sudah sesuai standar dari BPS maupun Pusdatin, dan nantinya ini bisa membantu BPS dalam pengumpulan data," katanya.
Ia mengatakan, masih ada 35 kabupaten di wilayah Timur Indonesia yang belum masuk datanya dalam sistem. Kendalanya karena belum memiliki petugas pendata, akses yang cukup jauh, dan sulit terjangkau.
"Kita mendorong, agar pengumpulan data di daerah terluar ini memanfaatkan teknologi informasi sehingga validasi data bisa dilaksanakan secara cepat," katanya.
Slamet juga mengingatkan peran petugas pengumpul data di wilayah perlu diperkuat agar dapat mengumpulkan data seakurat dan setepat mungkin dari masyarakat maupun pengusaha budi daya ikan. Banyak kasus ditemukan, pengusaha melakukan kecurangan enggan memberikan data produksi, dengan harapan mendapat bantuan dana.
"Petugas di lapangan harus betul-betul bekerja ekstra teliti dalam mengupulkan data agar terkumpul data yang sebenar-benarnya," katanya.
Sementara itu, Kasubdit Data dan Statistik DJB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tajuddin mengatakan, Sikronisasi Database SIMSTAT Perikanan Budi Daya Tahun 2016 meliputi data produksi, pembenihan, dan ikan hias.
"Ada 13 komoditas yang kita kumpulkan datanya mulai dari produksi, pembenihan, dan ikan hias," katanya.
Ia mengatakan, dalam sikronisasi database SIMSTAT Perikanan Budi Daya, DJPB menggandeng Badan Pusat Statistik, Pusdatin serta pakar statistik IPB dalam memberikan arahan kepada petugas pengumpul data di 34 provinsi.
"Hari ini hadir kepala BPS, Pusdatin dan pakar statistik IPB yang memberikan arahan metode pengumpulan data SIMSTAT Perikanan Budi Daya," katanya.
Tajuddin menambahkan, data statistik perikanan budi daya yang akurat dan terpercaya melalui SIMSTAT berfungsi bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam pengambilan kebijakan.
"Dengan data yang akurat, kita jadi tahu potensi kekuatan perikanan budi daya, sehingga memudahkan kita dalam mengambil kebijakan serta menyiapkan program kerja agar kelautan perikanan lebih baik," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016