Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Asian Development Bank, Takehiko Nakao, menyatakan deregulasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo memberikan pesan kuat bagi masyarakat internasional bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat.
Nakao, ditemui usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berorientasi menuju pasar terbuka internasional yang kompetitif.
"Persepsi tersebut perlu dipandang sebagai kenyataan," kata Nakao.
Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi X untuk memperlonggar investasi, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi.
Selain itu, pemerintah juga menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).
Menurut Nakao, kebijakan itu akan berdampak besar kepada investasi asing untuk langsung tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.
Presiden ADB itu juga optimistis dengan stabilitas ekonomi makro di Indonesia yang telah pulih dari tahun sebelumnya.
Dia melihat pengelolaan fiskal Indonesia sudah lebih stabil dari 2015.
"Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah reformasi fiskal, pengelolaan dan investasi infrastruktur dengan memotong subsidi untuk bahan bakar dapat mendorong pertumbuhan di sektor lain," kata Nakao pula.
Nakao menjelaskan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar minyak tersebut dapat membangun ekonomi melalui sektor lain, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan energi tanpa mempengaruhi dasar kebijakan fiskal. (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Nakao, ditemui usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berorientasi menuju pasar terbuka internasional yang kompetitif.
"Persepsi tersebut perlu dipandang sebagai kenyataan," kata Nakao.
Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi X untuk memperlonggar investasi, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi.
Selain itu, pemerintah juga menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).
Menurut Nakao, kebijakan itu akan berdampak besar kepada investasi asing untuk langsung tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.
Presiden ADB itu juga optimistis dengan stabilitas ekonomi makro di Indonesia yang telah pulih dari tahun sebelumnya.
Dia melihat pengelolaan fiskal Indonesia sudah lebih stabil dari 2015.
"Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah reformasi fiskal, pengelolaan dan investasi infrastruktur dengan memotong subsidi untuk bahan bakar dapat mendorong pertumbuhan di sektor lain," kata Nakao pula.
Nakao menjelaskan kebijakan penghentian subsidi bahan bakar minyak tersebut dapat membangun ekonomi melalui sektor lain, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan energi tanpa mempengaruhi dasar kebijakan fiskal. (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016