Sukabumi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat tidak memprioritaskan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, namun jika ada kesempatan penerimaan CPNS bisa mengikutinya.
"Mereka yang direkrut menjadi THL ini untuk diperbantukan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), tugasnya sama seperti honorer, namun mereka tidak akan diprioritaskan menjadi PNS," kata Wali Kota Sukabumi, M Muraz di Sukabumi, Minggu.
Menurutnya, Pemkot baru saja merekrut dan memberikan surat tugas kepada 63 THL yang terdiri dari 50 orang menjadi petugas Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan 12 orang menjadi petugas Bantuan Pemadam Kebakaran) dan orang pengemudi mobil pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
Para THL yang direkrut ini tetap menjalani beberapa tahapan ujian atau tes dan mereka lulus murni berkat usaha dan kerja kerasnya. Setelah mendapatkan surat tugas ini wali kota mengimbau kepada THL ini mau bekerja keras sesuai tugas pokok dan fungsi serta bidang masing-masing dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disertai tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.
"Keberadaannya THL ini sangat penting untuk membantu OPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan, setelah diberikan surat tugas mereka tidak langsung bekerja di lapangan tetapi mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Batalyon Infanteri 310 Kidang Kencana di Kecamatan Cikembar selama enam hari sejak 15-20 Februari," tambahnya.
Muraz mengimbau selama menjadi THL, walaupun mereka tidak diprioritaskan menjadi PNS tetapi bukan berarti putus asa. Karena jika ada kesempatan dibukanya penerimaan CPNS mereka bisa memanfaatkannya dan bisa saja lolos seleksi, maka dari itu para THL ini harus mempunyai semangat dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Tugas menjadi THL tidaklah mudah apalagi mereka diperbantukan di Satpol PP dan pemadam kebakaran yang akan banyak berhadapan dengan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah.
Selain itu mereka juga harus memahami cara bernegoisasi dengan warga serta harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk mengantisipasi, menangani dan menanggulangi aksi demonstrasi dan kerusuhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Mereka yang direkrut menjadi THL ini untuk diperbantukan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), tugasnya sama seperti honorer, namun mereka tidak akan diprioritaskan menjadi PNS," kata Wali Kota Sukabumi, M Muraz di Sukabumi, Minggu.
Menurutnya, Pemkot baru saja merekrut dan memberikan surat tugas kepada 63 THL yang terdiri dari 50 orang menjadi petugas Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan 12 orang menjadi petugas Bantuan Pemadam Kebakaran) dan orang pengemudi mobil pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
Para THL yang direkrut ini tetap menjalani beberapa tahapan ujian atau tes dan mereka lulus murni berkat usaha dan kerja kerasnya. Setelah mendapatkan surat tugas ini wali kota mengimbau kepada THL ini mau bekerja keras sesuai tugas pokok dan fungsi serta bidang masing-masing dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disertai tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.
"Keberadaannya THL ini sangat penting untuk membantu OPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan, setelah diberikan surat tugas mereka tidak langsung bekerja di lapangan tetapi mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Batalyon Infanteri 310 Kidang Kencana di Kecamatan Cikembar selama enam hari sejak 15-20 Februari," tambahnya.
Muraz mengimbau selama menjadi THL, walaupun mereka tidak diprioritaskan menjadi PNS tetapi bukan berarti putus asa. Karena jika ada kesempatan dibukanya penerimaan CPNS mereka bisa memanfaatkannya dan bisa saja lolos seleksi, maka dari itu para THL ini harus mempunyai semangat dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Tugas menjadi THL tidaklah mudah apalagi mereka diperbantukan di Satpol PP dan pemadam kebakaran yang akan banyak berhadapan dengan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah.
Selain itu mereka juga harus memahami cara bernegoisasi dengan warga serta harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk mengantisipasi, menangani dan menanggulangi aksi demonstrasi dan kerusuhan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016