Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mengontrol secara ketat pelaksanaan pembangunan di Kawasan Puncak, sehingga tidak menambah masalah lalu lintas.
"Pemda harus mengontrol pembangunan di Kawasan Puncak. Setiap tahun ada hal baru di Puncak, mereka (pengusaha) bangun tempat langsung nempel di jalan utama," ungkap Direktur Lalu Lintas BPTJ, Sigit Irfansyah dalam webinar bertajuk "Ngobrol Seputar Transportasi Jabodetabek" yang diselenggarakan oleh BPTJ, Selasa.
Menurutnya, hingga kini sudah ada beberapa titik di Jalur Puncak yang rutin terjadi kemacetan, seperti di Gadog, Simpang Megamendung, dan Pasar Cisarua.
Ia menyebutkan bahwa BPTJ juga terus melakukan perencanaan untuk mengurangi kemacetan di jalur penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu. Salah satunya dengan menyiapkan konsep angkutan massal bagi wisatawan.
"Konsepnya bukan mengurangi orang yang pergi ke Puncak, yang kita kurangi jumlah kendaraannya. Kita akan menyiapkan angkutan massal, itu konsep BPTJ yang lama akan dikembangkan lagi," terangnya.
Sigit mengatakan, ketika angkutan massal bisa beroperasi di Jalur Puncak. Maka akan disiapkan tempat parkir atau park and ride bagi wisatawan sebelum menggunakan angkutan massal.
"Misal, yang dari Cianjur parkir di Gunung Mas, dari Gunung Mas naik bus. Tentunya dengan melibatkan swasta yang ada di sana," papar Sigit.
Webinar "Ngopi Jabodetabek" yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Selasa (26/4/2022). (ANTARA/Tangkapan Layar/M Fikri Setiawan).
Senada, pengamat transportasi Yayat Supriatna menyebutkan persoalan di Kawasan Puncak bukan hanya transportasi. Melainkan ada aspek lain yang membuat Jalur Puncak semakin macet.
"Dulu Puncak itu hanya wisata alam, sekarang wisata perkotaan, beda tipis dengan Kota Bogor. Yang menjadi persoalan lagi, satu-satunya jalan cuma satu ruas jalan," terang Yayat.(KR-MFS)
