Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI Aditya Perdana menilai isu menunda pemilu memang terasa kencang dalam perbincangan publik dan respons pemerintah yang cepat dalam memberikan kondusivitas politik perlu diapresiasi. 

"Artinya tentu banyak pihak memiliki interpretasi yang beragam kepada pemerintah terkait dengan situasi kelangkaan minyak goreng dan tunda pemilu. Maka tentu respons pemerintah saat ini yang cepat dalam memberikan kondusifitas politik adalah hal yang perlu diapresiasi," kata Aditya Perdana dalam keterangan tertuls yang diterima di Kota Depok, Sabtu.

Ia mengatakan dampaknya adalah situasi sosial, politik dan ekonomi akan tidak mudah dikendalikan apabila pemerintah tidak cepat tanggap. Oleh karena itu, saya menduga setelah itu konsolidasi kekuatan politik dan ekonomi perlu diperkuat kembali agar stabilitas bisa dilalui dengan mudah. 

Masalahnya konsolidasi politik bukan hal yang mudah dilakukan manakala partai politik sedang mencari peluang untuk bisa mengikuti pencalonan presiden dan legislatif dengan pertimbangan yang sangat hati-hati.

Dikatakannya pemerintah tentu memiliki keseriusan untuk dapat melakukan kondusivitas sosial, ekonomi dan politik di tahun ini. Apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran dengan situasi mendekati endemi tentu mobilitas orang akan semakin tinggi.

Dorongan untuk peningkatan belanja dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi semakin baik juga penting, dan terakhir proses pemilu 2024 yang mulai dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu dan partai politik akan penting memiliki kaitannya dengan situasi sosial dan ekonomi sebelumnya. 

Artinya pemerintah memiliki taruhan yang luar biasa kalau kondusivitas tidak terjaga dengan baik hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi di tahun 2024. Maka urusan minyak goreng adalah penting saat ini diselesaikan dan setelahnya banyak hal yang harus dijaga dengan baik. 

 

Pewarta: Feru Lantara

Editor : Budi Setiawanto


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022