Bogor (Antara Megapolitan) - Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak pemerintah daerah untuk terlibat menjaga, merawat dan mengembangkan (rehabilitasi-red) prasaran dan penyediaan sarana budidaya.
"Kita membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal, baik pemerintah pusat dan daerah, maupun `stakeholders` lainnya dalam mewujudkan manajemen pembangunan yang efektif, efisien dan terintegrasi," kata Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam kegiatan Apresiasi Rancang Bangun Prasaran dan Sarana Budidaya yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, 2-4 Desember.
Slamet mengatakan, ketersediaan prasaran dan sarana yang memadai di suatu kawasan budidaya ikan merupakan salah satu prasyarat pokok untuk menjamin kegiatan produksi ikan yang optimal dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, kerja sama dengan sektor lain akan dapat memberikan solusi untuk dapat meningkatkan kualitas aparat pemerintah dan `stakeholders` sehingga tercipta terobosan dan inovasi untuk membantu pembudidaya ikan dan peningkatan produksi," katanya.
Dikatakannya, pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan terutama dalam hal pembangunan atau rehabilitasi prasaran dan sarana budidaya mulai dari studi perencanaan, konstruksi, operasional, sampai dengan pemeliharaan dapat berfungsi optimal dengan umur ekonomi panjang dan mampu mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
"Kita juga ingin memastikan bantuan saran dan prasadan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ini termanfaatkan akan memberikan dampak positif, dan pemerintah daerah harus mendukung meningkatkan kapasitasnya," kata Slamet.
Ia mengatakan, beberapa prasaran dan sarana budidaya yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat diantaranya keramba jaring apung untuk sejumlah wilayah budidaya laut, mesin pelet di kawasan budidaya ikan tawar, kincir di kawasan tambak, peralatan otomatik feeder, eskavator untuk mendukung revitalsiasi tambak dan cetak tambak.
Apresiasi Rancang Bangun Prasaran dan Sarana Budidaya diikuti peserta yang berasal dari Dinas Kelautan Perikanan provinsi di seluruh Indonesia, DKP kabupaten/kota, perwakilan eselon III, IV serta staf lingkup prasaran dan sarana budidaya sebanyak 75 orang.
Diharapakan para peserta yang hadir mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan kegiatan pada bidang prasaran dan sarana budidaya, meningkatkan peran stakeholders dalam mendorong penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan sistematis.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kita membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal, baik pemerintah pusat dan daerah, maupun `stakeholders` lainnya dalam mewujudkan manajemen pembangunan yang efektif, efisien dan terintegrasi," kata Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam kegiatan Apresiasi Rancang Bangun Prasaran dan Sarana Budidaya yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, 2-4 Desember.
Slamet mengatakan, ketersediaan prasaran dan sarana yang memadai di suatu kawasan budidaya ikan merupakan salah satu prasyarat pokok untuk menjamin kegiatan produksi ikan yang optimal dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, kerja sama dengan sektor lain akan dapat memberikan solusi untuk dapat meningkatkan kualitas aparat pemerintah dan `stakeholders` sehingga tercipta terobosan dan inovasi untuk membantu pembudidaya ikan dan peningkatan produksi," katanya.
Dikatakannya, pemahaman dan kemampuan aparat pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan terutama dalam hal pembangunan atau rehabilitasi prasaran dan sarana budidaya mulai dari studi perencanaan, konstruksi, operasional, sampai dengan pemeliharaan dapat berfungsi optimal dengan umur ekonomi panjang dan mampu mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
"Kita juga ingin memastikan bantuan saran dan prasadan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ini termanfaatkan akan memberikan dampak positif, dan pemerintah daerah harus mendukung meningkatkan kapasitasnya," kata Slamet.
Ia mengatakan, beberapa prasaran dan sarana budidaya yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat diantaranya keramba jaring apung untuk sejumlah wilayah budidaya laut, mesin pelet di kawasan budidaya ikan tawar, kincir di kawasan tambak, peralatan otomatik feeder, eskavator untuk mendukung revitalsiasi tambak dan cetak tambak.
Apresiasi Rancang Bangun Prasaran dan Sarana Budidaya diikuti peserta yang berasal dari Dinas Kelautan Perikanan provinsi di seluruh Indonesia, DKP kabupaten/kota, perwakilan eselon III, IV serta staf lingkup prasaran dan sarana budidaya sebanyak 75 orang.
Diharapakan para peserta yang hadir mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan kegiatan pada bidang prasaran dan sarana budidaya, meningkatkan peran stakeholders dalam mendorong penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan sistematis.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015