Bekasi, (Antara Megapolitan) - Ribuan demonstran dari 13 aliansi buruh di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, memusatkan kegiatan hari pertama mogok nasional di Kantor Pemerintah Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa.
"Jumlah kami lebih dari 1.000 buruh yang berasal dari dua titik kumpul, yakni Kecamatan Bantargebang dan Bundarahan Harapan Indah Medansatria. Semuanya berkumpul di Pemkot Bekasi," kata salah satu koordinator aksi dari Forum Buruh Bekasi Heru, Budianto.
Massa mulai bergerak dari Bantargebang dan Harapan Indah-Medansatria menuju titik kumpul di depan Pemkot Bekasi, sekitar pukul 11.00 WIB.
Dalam orasinya, mereka menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Kami juga meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersedia mengeluarkan rekomendasi penolakan PP 78 Tahun 2015, karena merugikan kaum buruh," katanya.
Menurut dia lagi, buruh menghendaki adanya kenaikan upah sebesar 30 persen pada 2016 berdasarkan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Bukan kenaikan 11,5 persen sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 yang mendukung upah murah," katanya.
Dalam aksi tersebut, para buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing karena menyalahi aturan.
"Pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk mensejahterakan kaum buruh. Itu terbukti dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Buruh akan semakin miskin," katanya.
Dalam aksinya itu para buruh mengerahkan dua mobil komando dengan pengeras suara yang diparkir di depan gerbang masuk kantor wali kota.
Dalam aksi demonstrasi itu nampak pula sejumlah bendera dari berbagai serikat pekerja, di antaranya Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), serta Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Aksi tersebut dikawal oleh ratusan personel polisi dari Polsek Bekasi Selatan, Polresta Bekasi Kota, dan Polda Metro Jaya.
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Sudirman mewakili Pemkot Bekasi menemui kaum buruh untuk menampung aspirasi mereka.
"Kami akan teruskan tuntutan ini kepada pimpinan. Namun untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan PP 78 sepertinya sulit karena kami bawahan," katanya.
Aksi demo yang sempat memacetkan lalu lintas Jalan Ahmad Yani itu berakhir kondusif sekira pukul 16.00 WIB.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Jumlah kami lebih dari 1.000 buruh yang berasal dari dua titik kumpul, yakni Kecamatan Bantargebang dan Bundarahan Harapan Indah Medansatria. Semuanya berkumpul di Pemkot Bekasi," kata salah satu koordinator aksi dari Forum Buruh Bekasi Heru, Budianto.
Massa mulai bergerak dari Bantargebang dan Harapan Indah-Medansatria menuju titik kumpul di depan Pemkot Bekasi, sekitar pukul 11.00 WIB.
Dalam orasinya, mereka menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Kami juga meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersedia mengeluarkan rekomendasi penolakan PP 78 Tahun 2015, karena merugikan kaum buruh," katanya.
Menurut dia lagi, buruh menghendaki adanya kenaikan upah sebesar 30 persen pada 2016 berdasarkan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Bukan kenaikan 11,5 persen sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 yang mendukung upah murah," katanya.
Dalam aksi tersebut, para buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing karena menyalahi aturan.
"Pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk mensejahterakan kaum buruh. Itu terbukti dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Buruh akan semakin miskin," katanya.
Dalam aksinya itu para buruh mengerahkan dua mobil komando dengan pengeras suara yang diparkir di depan gerbang masuk kantor wali kota.
Dalam aksi demonstrasi itu nampak pula sejumlah bendera dari berbagai serikat pekerja, di antaranya Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), serta Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Aksi tersebut dikawal oleh ratusan personel polisi dari Polsek Bekasi Selatan, Polresta Bekasi Kota, dan Polda Metro Jaya.
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Sudirman mewakili Pemkot Bekasi menemui kaum buruh untuk menampung aspirasi mereka.
"Kami akan teruskan tuntutan ini kepada pimpinan. Namun untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan PP 78 sepertinya sulit karena kami bawahan," katanya.
Aksi demo yang sempat memacetkan lalu lintas Jalan Ahmad Yani itu berakhir kondusif sekira pukul 16.00 WIB.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015