Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengusulkan agar Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) mulai mengkalkukasi potensi pendapatan selain tarif yakni iklan Biskita Trans Pakuan untuk memperhitungkan keseimbangan operasional dalam memanfaatkan masa jeda atau penghentian sementara.
 
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy di Kota Bogor, Rabu, penghentian sementara atau jeda waktu selama lebih kurang satu bulan operasional Biskita Trans Pakuan, bersama angkutan umum sejenis yang menggunakan konsep buy the service (BTS) di 30 daerah oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) perlu disikapi untuk berbenah.
 
"Iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.

Baca juga: Bima Arya beri catatan jeda operasional Biskita
 
Rusli meminta PDTJ segera melaporkan hasil operasional Biskita Trans Pakuan yang sudah berjalan selama dua bulan sejak 2 November 2021 hingga saat ini.
 
Laporan operasional bertujuan sebagai dasar pertimbangan usulan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.
 
"Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan," ungkapnya.
 
Oleh karena itu, kata Rusli, DPRD mengunggu rencana bisnis yang akan diterapkan Direktur Utama PDTJ Lies Permana Lestari dalam membenahi badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bogor itu.
 
Baca juga: 49 Biskita Trans Pakuan Kota Bogor lengkap beroperasi akhir tahun 2021
 
Diketahui, sebelum Biskita Trans Pakuan menggunakan konsep BTS dari BPTJ di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), layanan transportasi umum menggunakan bus sedang juga pernah dilakukan PDTJ dengan nama Trans Pakuan.
 
Namun, kini sejumlah bus Trans Pakuan sudah tidak laik jalan dan seluruhnya tidak beroperasi lagi.
 
Kepemimpinan Lies Permana Lestari diharapkan Wali Kota Bogor bisa membenahi PDTJ layakna manager restoran, yakni mulai dari berbenah dapur alias kantor, lalu sumber daya manusia dan kemudian promosi dan investasi.
 
Selain itu, Rusli juga mengimbau PDTJ segera menggencarkan sosialisasi mengenai penghentian sementara operasional Biskita Trans Pakuan agar tidak merugikan waktu beraktivitas masyarakat.
 
Baca juga: Pemkot Bogor resmikan pengoperasian 10 unit Biskita Trans Pakuan koridor 6
 
Berdasarkan hasil pantauan DPRD, kata dia, beberapa hari setelah pemberhentian operasional Biskita Trans Pakuan, masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Biskita di beberapa halte.
 
"Masalah sosialisasi dan informasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini malah menjadi masalah dikemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Biskita saat sudah beroperasi lagi," jelasnya.

Pewarta: Linna Susanti

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022