Bogor, (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan dari 9,11 persen pada tahun 2014 dengan fokus menurunkan selama rentang waktu tiga tahun menjadi lima persen pada tahun 2018.
"Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah daerah, tetapi isu nasional yang harus ditanggulangi bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, didukung pula oleh peran serta masyarakat secara luas," kata Bupati Bogor Nuhayanti dalam Diskusi Publik Pengentasan Kemiskinan, Problem dan Solusinya di Cibinong, Senin.
Nurhayanti mengatakan, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor sebesar 9,11 persen. Diperlukan akselerasi penurunan kemiskinan sebesar 2,11 persen agar mencapai angka lima persen pada 2018 mendatang.
"Kita akan fokus selama tiga tahun ini menekan kemiskinan sebesar 2,11 persen," kata Nurhayanti.
Dikatakannya, penanganan kemiskinan telah menjadi perhatian khusus pemerintah, ditandai dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah atau TKPKD di masing-masing kabupaten atau provinsi serta tim nasional penanggulangan kemiskinan (TNP2K).
"Tugas utama tim TKPKD dan TNP2K adalah membangun sinergi program dan kegiatan terkait penanganan masalah kemiskinan," kata Nurhayanti.
Ia mengatakan, tujuan akhir dari program TKPKD dan TNP2K adalah menurunkan angka jumlah penduduk miskin, bahkan meniadakan masyarakat miskin baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun skala nasional.
Lebih lanjut dikatakannya, beberapa program penanggulangan masalah kemiskinan telah dijalankan seperti program nasional keluarga harapan yang dilaksanakan secara simultan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
"Program tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi yang kedepannya dapat keluar dari kondisi kemiskinan," katanya.
Program lainnya, lanjut Nurhayanti, adalah program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yakni Jamkesmas, Jamkesda dan Beras Miskin (Raskin), penanganan buta huruf, pendidikan kesetaraan, intervensi ekonomi kepada kepala keluarga PKH, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan puskesmas Poned, dan puskesmas DTP.
"Intinya semua program ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Nurhayanti, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat juga dilakukan seperti sanitasi total berbasis masyarakat, bimbingan sosial, dan pelatihan bagi keluarga miskin, bimbingan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana alam, pemberdayaan keluarga bagi orang tua jalanan melalui pelatihan UEP, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi, rehabilitasi penyandang masalah sosial berbasis masyarakat pedesaan, bimbingan sosial dan pemulangan ke tempat asal bagi gelandangan serta pengemis.
"Semua ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsi pemberdayaan masyarakat," kata Nurhayanti.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah daerah, tetapi isu nasional yang harus ditanggulangi bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, didukung pula oleh peran serta masyarakat secara luas," kata Bupati Bogor Nuhayanti dalam Diskusi Publik Pengentasan Kemiskinan, Problem dan Solusinya di Cibinong, Senin.
Nurhayanti mengatakan, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor sebesar 9,11 persen. Diperlukan akselerasi penurunan kemiskinan sebesar 2,11 persen agar mencapai angka lima persen pada 2018 mendatang.
"Kita akan fokus selama tiga tahun ini menekan kemiskinan sebesar 2,11 persen," kata Nurhayanti.
Dikatakannya, penanganan kemiskinan telah menjadi perhatian khusus pemerintah, ditandai dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah atau TKPKD di masing-masing kabupaten atau provinsi serta tim nasional penanggulangan kemiskinan (TNP2K).
"Tugas utama tim TKPKD dan TNP2K adalah membangun sinergi program dan kegiatan terkait penanganan masalah kemiskinan," kata Nurhayanti.
Ia mengatakan, tujuan akhir dari program TKPKD dan TNP2K adalah menurunkan angka jumlah penduduk miskin, bahkan meniadakan masyarakat miskin baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun skala nasional.
Lebih lanjut dikatakannya, beberapa program penanggulangan masalah kemiskinan telah dijalankan seperti program nasional keluarga harapan yang dilaksanakan secara simultan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
"Program tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi yang kedepannya dapat keluar dari kondisi kemiskinan," katanya.
Program lainnya, lanjut Nurhayanti, adalah program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yakni Jamkesmas, Jamkesda dan Beras Miskin (Raskin), penanganan buta huruf, pendidikan kesetaraan, intervensi ekonomi kepada kepala keluarga PKH, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan puskesmas Poned, dan puskesmas DTP.
"Intinya semua program ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Nurhayanti, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat juga dilakukan seperti sanitasi total berbasis masyarakat, bimbingan sosial, dan pelatihan bagi keluarga miskin, bimbingan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana alam, pemberdayaan keluarga bagi orang tua jalanan melalui pelatihan UEP, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi, rehabilitasi penyandang masalah sosial berbasis masyarakat pedesaan, bimbingan sosial dan pemulangan ke tempat asal bagi gelandangan serta pengemis.
"Semua ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsi pemberdayaan masyarakat," kata Nurhayanti.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015