Bandung (Antara Megapolitan) - Ketua Umum PB PON XIX/2016 Ahmad Heryawan atau Aher menegaskan seluruh pembangunan venue/arena pertandingan untuk pesta olahraga nasional yang digelar empat tahun sekali tersebut rampung sebelum Juni 2016.

"Dan Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik meski sedikit molor. Tolong diingat dengan baik bahwa sisanya harus selesai sebelum Juni, dan saya akan marah besar kalau sampai lewat dari Juni," ujar Aher Media Gathering PON XIX/2016, di Gedung Sate Bandung, Senin.

Pihaknya berharap pembangunan venue PON XIX akan selesai di Desember 2015 namun banyak kendala yang menghadang sehingga proses pembangunan sedikit tersendat

"Adapun persiapannya hingga akhir tahun akan mencapai tahap akhir, sedangkan sisanya sekitar 10 hingga 15 persen diselesaikan di 2016," kata dia.

Menurut dia banyak pihak yang awalnya menolak mendapat dana hibah pembangunan venue dari Pemprov Jabar, terutama jika venue tersebut milik swasta.

"Mereka menganggap dana hibah sebagai sesuatu hal yang mengerikan karena takut terjerat kasus korupsi," kata dia.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat Pemprov Jawa Barat kebingungan mengingat skema hibah menjadi satu-satunya cara menyalurkan dana bantuan pembangunan venue.

Oleh karena itu, pihaknya banyak berkonsultasi dengan BPKP agar penyaluran hibah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemananan penyaluran hibah sendiri menjadi salah satu dari empat target yang ingin dicapai Jabar, yakni sukses secara administrasi.

"Kami selalu konsultasi dengan BPKP, soalnya banyak yang engga mau menerima hibah dan dianggap mengerikan," ujarnya.

Selain itu, Aher berharap pelaksanaan PON XIX berjalan sukses mengingat ajang ini merupakan penantian panjang menunggu selama 55 tahun dan terakhir kali Provinsi Jabar menjadi tuan rumah di tahun 1961.

Sementara itu, Ketua Harian PB PON XIX/2016 Iwa Karniwa mengaku pihaknya tengah fokus finalisasi APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2016 yang diharapkan bisa disahkan pada 25 November 2015.

"Jika sesuai target maka Perda APBD 2016 diharapkan terbit di 28 Desember, dan langsung dilakukan proses lelang," kata dia.

Pihaknya menyiapkan langkah antisipasi jika terdapat hambatan dalam proses lelang, yakni dengan diperbolehkan melakukan penunjukan langsung melalui Keputusan Presiden.

"Dan cara ini pernah dilakukan oleh pihak penyelenggara HUT Konfrensi Asia Afrika beberapa waktu lalu. Untuk mendapatkan kebijakan khusus tersebut saya telah bertemu dengan Staf Kepresidenan," kata Iwa.

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Feru Lantara


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015