Bogor, (Antara Megapolitan) - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menunjuk Provinsi Jawa Tengah sebagai proyek percontohan dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh atau Inderaja oleh pemerintah daerah.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami jadikan proyek percontohan mengukur kemanfaatan penginderaan jauh dalam menyelesaikan persoalan di daerah," kata Deputi Penginderaan Jauh LAPAN Orbita Roswintiarti di sela-sela Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015 di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Orbita mengatakan saat ini LAPAN telah bekerja sama dengan empat pemerintah provinsi dalam penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan. Empat provinsi tersebut yakni Jawa Tengah, Bangka Belitung, Gorontalo, dan DI Yogyakarta.
Menurut Orbita, keempat pemerintah provinsi tersebut memiliki keinginan kuat untuk memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam mendukung kemandirian pemerintah daerah mengelola sumber daya alam, serta lingkungan.
"LAPAN akan melakukan jemput bola untuk mengajak daerah lainnya. Target 2016 nanti sudah ada 10 provinsi yang akan bekerja sama. Seperti DKI Jakarta kita berikan layanan, namun ini perlu inisiatif dari pemerintah daerah juga, karena LAPAN tidak bisa mendikte, apa yang menjadi persoalan di daerah," katanya.
Orbita menambahkan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh oleh pemerintah daerah ini juga bagian kebijakan satu peta "one map policy".
Kepala LAPAN Prof Thomas Djamalludin mengatakan, LAPAN sedang membangun kompetensi dan layanan salah satunya lewat penginderaan jauh. Program utamannya yakni Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN).
"Kedua program tersebut bertujuan untuk menunju LAPAN yang unggul dan mandiri," katanya.
Thomas mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian itu perlu dukungan data dan informasi terkini mengenai potensi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang tepat guna dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk kemakmuran masyarakat.
"Teknologi penginderaan jauh telah berkontribusi dalam mendukung program nasional. Kontribusi tersebut dalam bentuk data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanggulangan bencana alam, pelestarian lingkungan, tata ruang, serta pertahanan dan keamanan," katanya.
Sementara itu, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Dimiyati mengingatkan, perlu ada kolaborasi riset antar lembaga terkait dengan pemerintah daerah, untuk mendukung kemandirian daerah dalam memanfaatkan penginderaan jauh.
"Tanpa adanya kolaborasi ini, akan terjadi tumpang tindih. Apalagi dengan anggaran yang tidak banyak, ini jadi tidak fokus," katanya.
Selain itu, lanjut Dimiyati adalah perlu memanfaatkan media sosial untuk teknologi yang dihasilkan oleh LAPAN dapat segera bisa dipublikasikan, dengan tujuan utama agar membuat masyarakat daerah mandiri.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri Kepala Bappeda yang mengatakan, teknologi penginderaan jauh akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, tata ruang dan pertanian.
"Teknologi penginderaan jauh ini kami gunakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengelola potensi daerah, dan penataan tata ruang, termasuk lahan pertanian dan kelautan," kata Kepala Bappeda Jateng.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami jadikan proyek percontohan mengukur kemanfaatan penginderaan jauh dalam menyelesaikan persoalan di daerah," kata Deputi Penginderaan Jauh LAPAN Orbita Roswintiarti di sela-sela Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015 di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Orbita mengatakan saat ini LAPAN telah bekerja sama dengan empat pemerintah provinsi dalam penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan. Empat provinsi tersebut yakni Jawa Tengah, Bangka Belitung, Gorontalo, dan DI Yogyakarta.
Menurut Orbita, keempat pemerintah provinsi tersebut memiliki keinginan kuat untuk memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam mendukung kemandirian pemerintah daerah mengelola sumber daya alam, serta lingkungan.
"LAPAN akan melakukan jemput bola untuk mengajak daerah lainnya. Target 2016 nanti sudah ada 10 provinsi yang akan bekerja sama. Seperti DKI Jakarta kita berikan layanan, namun ini perlu inisiatif dari pemerintah daerah juga, karena LAPAN tidak bisa mendikte, apa yang menjadi persoalan di daerah," katanya.
Orbita menambahkan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh oleh pemerintah daerah ini juga bagian kebijakan satu peta "one map policy".
Kepala LAPAN Prof Thomas Djamalludin mengatakan, LAPAN sedang membangun kompetensi dan layanan salah satunya lewat penginderaan jauh. Program utamannya yakni Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN).
"Kedua program tersebut bertujuan untuk menunju LAPAN yang unggul dan mandiri," katanya.
Thomas mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian itu perlu dukungan data dan informasi terkini mengenai potensi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang tepat guna dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk kemakmuran masyarakat.
"Teknologi penginderaan jauh telah berkontribusi dalam mendukung program nasional. Kontribusi tersebut dalam bentuk data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, ketahanan pangan, penanggulangan bencana alam, pelestarian lingkungan, tata ruang, serta pertahanan dan keamanan," katanya.
Sementara itu, Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Dimiyati mengingatkan, perlu ada kolaborasi riset antar lembaga terkait dengan pemerintah daerah, untuk mendukung kemandirian daerah dalam memanfaatkan penginderaan jauh.
"Tanpa adanya kolaborasi ini, akan terjadi tumpang tindih. Apalagi dengan anggaran yang tidak banyak, ini jadi tidak fokus," katanya.
Selain itu, lanjut Dimiyati adalah perlu memanfaatkan media sosial untuk teknologi yang dihasilkan oleh LAPAN dapat segera bisa dipublikasikan, dengan tujuan utama agar membuat masyarakat daerah mandiri.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri Kepala Bappeda yang mengatakan, teknologi penginderaan jauh akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, tata ruang dan pertanian.
"Teknologi penginderaan jauh ini kami gunakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan mengelola potensi daerah, dan penataan tata ruang, termasuk lahan pertanian dan kelautan," kata Kepala Bappeda Jateng.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015