Bogor, (Antara Megapolitan) - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mendorong kemandirian pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan memanfaatkan data penginderaan jauh.
"LAPAN mendorong daerah memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan," kata Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaluddin saat membuka Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015 di Kota Bogor Jawa Barat, Rabu.
Thomas mengatakan teknologi penginderaan jauh mampu melayani kebutuhan pemda dalam pemantauan kondisi sumber daya alam dan lingkungan, termasuk juga penataan tata ruang, serta mendorong pendapatan daerah melalui potensi pajak.
Ia mengatakan beberapa teknologi penginderaan jauh yang telah dihasilkan oleh LAPAN di antaranya data penginderaan jauh dengan resolusi rendah hingga resolusi tinggi. Saat ini sudah tersedia data resolusi 1,5 meter dengan spot. Tetapi data tersebut belum untuk keperluan tata ruang karena memerlukan data lebih rinci.
Thomas mengatakan data untuk tata ruang itu memerlukan citra satelit resolusi tinggi yang sifatnya komersial. Namun, pihaknya berupaya untuk menyediakan data tersebut dengan segala keterbatasan baik dari sisi anggaran.
"Untuk itu kami bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria agar seluruh Indonesia memiliki data citra resolusi tinggi dengan skala 1:5.000 terkait tata ruang dan pertanahan, begitu juga untuk kementerian yang lainnya serta daerah," kata Thomas.
Ia menyebutkan harus ada strategi agar penyediaan data penginderaan jauh dapat terjangkau oleh pemda karena keterbatasan dana yang dimiliki. Solusi tersebut lewat kerja sama dengan pemerintah provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi.
"Kerja sama dengan provinsi ini akan berbasis dengan pemda sehingga daerah dapat mengakses, data ini berlisensi pemerintah sehingga dapat digunakan secara gratis," katanya.
Yang menjadi persoalan, lanjut Thomas, bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi penginderaan jauh tersebut melalui data-data yang telah dihasilkan oleh LAPAN.
"Melalui seminar nasional penginderaan jauh ini bertujuan untuk memacu kemandirian pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan dan mengolah citra satelit yang diberikan gratis," kata Thomas.
Ia mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, LAPAN dituntut mendorong kemampuan pemda dalam teknologi penginderaan jauh.
Dikatakannya, tahun 2016 LAPAN menargetkan membuat mozaik resolusi tinggi Indonesia, yang dapat memberikan gambaran utuh tentang Indonesia, sehingga menjadi gambaran bagi daerah dan wilayah-wilayah tertentu juga akan diberikan citra satelit resolusi tinggi.
"Terkait citra satelit yang perlu dikembangkan agar citra dapat diolah secara cepat, sehingga terdistribusi cepat dan dimanfaatkan secara cepat oleh stakholder dan Pemerintah daerah. Ini perlu ada kerja sama semua pihak," katanya.
Ketua panitia seminar Syarif Budhiman mengatakan seminar nasional penginderaan jauh merupakan agenda tahunan LAPAN yang tahun 2015 memasuki tahun kedua penyelenggaraan.
Tema yang diangkat pada seminar kali ini "Kemampuan IPTEK dan Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam Mendukung Kemandirian Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan".
"Seminar diikuti 350 peserta, terdiri atas 16 kementerian dan lembaga, lima pemda, tujuh universitas dan dua BUMN. Ada 84 makalah, jumlah ini meningkat 15 persen dari penyelenggaraan tahun lalu. Ini akan disampaikan dalam bentuk obral maupun poster," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"LAPAN mendorong daerah memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan," kata Kepala LAPAN Prof Thomas Djamaluddin saat membuka Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015 di Kota Bogor Jawa Barat, Rabu.
Thomas mengatakan teknologi penginderaan jauh mampu melayani kebutuhan pemda dalam pemantauan kondisi sumber daya alam dan lingkungan, termasuk juga penataan tata ruang, serta mendorong pendapatan daerah melalui potensi pajak.
Ia mengatakan beberapa teknologi penginderaan jauh yang telah dihasilkan oleh LAPAN di antaranya data penginderaan jauh dengan resolusi rendah hingga resolusi tinggi. Saat ini sudah tersedia data resolusi 1,5 meter dengan spot. Tetapi data tersebut belum untuk keperluan tata ruang karena memerlukan data lebih rinci.
Thomas mengatakan data untuk tata ruang itu memerlukan citra satelit resolusi tinggi yang sifatnya komersial. Namun, pihaknya berupaya untuk menyediakan data tersebut dengan segala keterbatasan baik dari sisi anggaran.
"Untuk itu kami bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria agar seluruh Indonesia memiliki data citra resolusi tinggi dengan skala 1:5.000 terkait tata ruang dan pertanahan, begitu juga untuk kementerian yang lainnya serta daerah," kata Thomas.
Ia menyebutkan harus ada strategi agar penyediaan data penginderaan jauh dapat terjangkau oleh pemda karena keterbatasan dana yang dimiliki. Solusi tersebut lewat kerja sama dengan pemerintah provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi.
"Kerja sama dengan provinsi ini akan berbasis dengan pemda sehingga daerah dapat mengakses, data ini berlisensi pemerintah sehingga dapat digunakan secara gratis," katanya.
Yang menjadi persoalan, lanjut Thomas, bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi penginderaan jauh tersebut melalui data-data yang telah dihasilkan oleh LAPAN.
"Melalui seminar nasional penginderaan jauh ini bertujuan untuk memacu kemandirian pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan dan mengolah citra satelit yang diberikan gratis," kata Thomas.
Ia mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, LAPAN dituntut mendorong kemampuan pemda dalam teknologi penginderaan jauh.
Dikatakannya, tahun 2016 LAPAN menargetkan membuat mozaik resolusi tinggi Indonesia, yang dapat memberikan gambaran utuh tentang Indonesia, sehingga menjadi gambaran bagi daerah dan wilayah-wilayah tertentu juga akan diberikan citra satelit resolusi tinggi.
"Terkait citra satelit yang perlu dikembangkan agar citra dapat diolah secara cepat, sehingga terdistribusi cepat dan dimanfaatkan secara cepat oleh stakholder dan Pemerintah daerah. Ini perlu ada kerja sama semua pihak," katanya.
Ketua panitia seminar Syarif Budhiman mengatakan seminar nasional penginderaan jauh merupakan agenda tahunan LAPAN yang tahun 2015 memasuki tahun kedua penyelenggaraan.
Tema yang diangkat pada seminar kali ini "Kemampuan IPTEK dan Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam Mendukung Kemandirian Pemerintah Daerah dalam Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan".
"Seminar diikuti 350 peserta, terdiri atas 16 kementerian dan lembaga, lima pemda, tujuh universitas dan dua BUMN. Ada 84 makalah, jumlah ini meningkat 15 persen dari penyelenggaraan tahun lalu. Ini akan disampaikan dalam bentuk obral maupun poster," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015