Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat meluncurkan program "Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak" (D'Sunting Menara) untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas di masa depan.
"Kami meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 'stakeholder' yang terlibat dalam program D'Sunting Menara untuk berkomitmen menjalankan program tersebut," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya, Selasa.
Idris menjelaskan, D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung "zero new stunting" sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Baca juga: Dinkes Depok: Penanganan gizi buruk dan 'stunting' perlu sinergi semua pihak
Baca juga: Angka kasus stunting di Depok mencapai 5,31 persen pada 2020
"Penanganan ada pada masalah gizi di posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan sehingga tidak terjadi stunting (kerdil)," jelasnya.
Menurut dia generasi penerus bangsa harus cerdas dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritual. Tentunya hal ini bagian dari usaha kita semua mewujudkan anak Depok melalui pencegahan dan penanganan "stunting" berbasis kemandirian keluarga.
Mohammad Idris mengungkapkan meski terjadi penurunan kasus namun terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Oleh sebab itu, dirinya menginstruksikan kecamatan dan kelurahan melakukan validasi data tersebut.
Baca juga: UI berikan edukasi tekan angka stunting di Manggarai Barat NTT
"Permasalahan stunting dapat terjadi di kota-kota urban seperti Depok, saya minta segera divalidasi datanya sesuai by name by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Depok Agustus tahun 2020 ada 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah ini mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Kami meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 'stakeholder' yang terlibat dalam program D'Sunting Menara untuk berkomitmen menjalankan program tersebut," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya, Selasa.
Idris menjelaskan, D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung "zero new stunting" sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Baca juga: Dinkes Depok: Penanganan gizi buruk dan 'stunting' perlu sinergi semua pihak
Baca juga: Angka kasus stunting di Depok mencapai 5,31 persen pada 2020
"Penanganan ada pada masalah gizi di posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan sehingga tidak terjadi stunting (kerdil)," jelasnya.
Menurut dia generasi penerus bangsa harus cerdas dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritual. Tentunya hal ini bagian dari usaha kita semua mewujudkan anak Depok melalui pencegahan dan penanganan "stunting" berbasis kemandirian keluarga.
Mohammad Idris mengungkapkan meski terjadi penurunan kasus namun terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Oleh sebab itu, dirinya menginstruksikan kecamatan dan kelurahan melakukan validasi data tersebut.
Baca juga: UI berikan edukasi tekan angka stunting di Manggarai Barat NTT
"Permasalahan stunting dapat terjadi di kota-kota urban seperti Depok, saya minta segera divalidasi datanya sesuai by name by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Depok Agustus tahun 2020 ada 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah ini mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021