Lampung Timur (Antara Megapolitan) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kamil Manik hadir dalam Jambore Demokrasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur menggelar Jambore Demokrasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, di Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu, dan berlangsung sejak Jumat (16/10) dan berakhir Minggu.
Kegiatan Jambore Demokrasi ini diikuti oleh pemilih pemula berjumlah 1.500 peserta, terdiri atas para pelajar dan pengurus organisasi kepemudaan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur.
Menurut Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, saat menghadiri Jambore Demokrasi di Lampung Timur itu, Sabtu (17/10), secara umum KPU telah melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah di 308 kabupaten dan kota di seluruh daerah dari 32 provinsi di Indonesia, salah satunya di Lampung Timur yang juga akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Ketua KPU RI ini mengapresiasi Jambore Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Lampung Timur yang bertujuan menyosialisasikan pemilihan kepala daerah kepada para pemilih pemula.
"Sekarang masanya KPU menggencarkan sosialisasi, banyak model sosialisasi yang kreatif yang dilakukan oleh KPU di daerah, seperti Jambore Domokrasi ini, dan ini inspiratif," ujarnya lagi.
Menurutnya, Jambore Demokrasi yang menyasar kelompok pemilih pemula di Lampung Timur itu penting dilakukan untuk menambah relawan demokrasi yang telah dibentuk sebelumnya oleh KPU pada tahun 2014 lalu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jimly Asshiddiqie yang juga hadir dalam kegiatan itu, meminta Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Timur agar mengawasi lebih ketat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten ini.
"Saya mengharapkan Panwaslu agar lebih aktif dan panwas juga harus mengawasi penyelenggaraannya bukan sekadar mengawasi penyelenggaranya," ujarnya mengingatkan.
Jimly juga meminta agar Panwaslu setempat mengawasi birokrasi pemerintah yang ikut terlibat dalam politik praktis dan segera mengambil tindakan sesuai mekanismenya.
Hal itu menurutnya, dilakukan agar baik penyelenggara dan peserta pemilihan kepala daerah ini berjalan sesuai dengan aturan.
Peluncuran Film Dokumenter "NPWP"
Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie dalam kunjungan di Lampung, juga menghadiri¿ peluncuran film dokumenter "NPWP" (Nomor Piro Wani Piro) di aula KPU Kota Metro, Lampung, Sabtu (17/10).
Peluncuran film dokumenter ini dihadiri para PPS, PPK se-Kota Metro, Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Lampung, berbagai komunitas, sekretariat KPU Kota Metro, dan juga Slamet Rohani salah satu tokoh dalam film dokumenter "NPWP" itu.
Menurut Husni Kamil Manik, KPU memiliki tanggung jawab moral ikut terlibat dalam rencana-rencana sistematis untuk menyadarkan bahaya politik uang kepada para pemilih.
"Terlebih jika 'money politics' juga menghinggapi para penyelenggara KPU, kita bersama-bersama berusaha menjaga integritas KPU selaku penyelenggara," kata Husni dalam sambutannya.
Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengapresiasi produksi film dokumenter "NPWP" tersebut.
"Durasinya singkat, tapi pesannya padat, ini film yang inspiratif, kreatif," ujarnya lagi.
Lebih lanjut Jimly mengatakan, Lampung ini kreatif jika di masa lalu kita kenal "gula politik", money politics ini bentuknya berbagai macam dan sangat kreatif dari waktu ke waktu," katanya pula.
Jimly bertutur, saat sidang DKPP tentang kasus aduan politik uang saat pemilihan gubernur Lampung itu, dia menanyakan mana yang lebih berdampak antara gula dan uang, ternyata gula lebih efektif. "Kini gejala money politics berkembang secara kreatif dan penuh makna simbolik," ujar Jimly lagi.
Kampanye melalui film ini menurutnya, efektif sekali. "Ini film yang bagus dan baik jika semua KPU bisa memproduksinya. Saya menyarankan film ini ditambah dialog dalam bahasa Lampung, jangan hanya dialog dalam bahasa Jawa," katanya menyarankan.
Film dokumenter itu sebelum diluncurkan, telah diputar lebih dari 15 kali di berbagai kampus, kelurahan, dan komunitas di Kota Metro.
KPU Metro sendiri merencanakan pemutaran film ini akan dilakukan di 22 Kelurahan di kota ini.
Film dokumenter produksi KPU Kota Metro ini, dibuat atas kerja sama Komunitas CangKir Kamisan.
Selain memproduksi film dokumenter, Komunitas CangKir juga memproduksi buku berjudul "Gotong-Royong Melawan Politik Uang", lomba foto Antipolitik Uang, lagu, dan t-shirt kampanye antipolitik uang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur menggelar Jambore Demokrasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, di Desa Labuhan Ratu VI Kecamatan Labuhan Ratu, dan berlangsung sejak Jumat (16/10) dan berakhir Minggu.
Kegiatan Jambore Demokrasi ini diikuti oleh pemilih pemula berjumlah 1.500 peserta, terdiri atas para pelajar dan pengurus organisasi kepemudaan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur.
Menurut Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, saat menghadiri Jambore Demokrasi di Lampung Timur itu, Sabtu (17/10), secara umum KPU telah melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah di 308 kabupaten dan kota di seluruh daerah dari 32 provinsi di Indonesia, salah satunya di Lampung Timur yang juga akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Ketua KPU RI ini mengapresiasi Jambore Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Lampung Timur yang bertujuan menyosialisasikan pemilihan kepala daerah kepada para pemilih pemula.
"Sekarang masanya KPU menggencarkan sosialisasi, banyak model sosialisasi yang kreatif yang dilakukan oleh KPU di daerah, seperti Jambore Domokrasi ini, dan ini inspiratif," ujarnya lagi.
Menurutnya, Jambore Demokrasi yang menyasar kelompok pemilih pemula di Lampung Timur itu penting dilakukan untuk menambah relawan demokrasi yang telah dibentuk sebelumnya oleh KPU pada tahun 2014 lalu.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jimly Asshiddiqie yang juga hadir dalam kegiatan itu, meminta Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Timur agar mengawasi lebih ketat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten ini.
"Saya mengharapkan Panwaslu agar lebih aktif dan panwas juga harus mengawasi penyelenggaraannya bukan sekadar mengawasi penyelenggaranya," ujarnya mengingatkan.
Jimly juga meminta agar Panwaslu setempat mengawasi birokrasi pemerintah yang ikut terlibat dalam politik praktis dan segera mengambil tindakan sesuai mekanismenya.
Hal itu menurutnya, dilakukan agar baik penyelenggara dan peserta pemilihan kepala daerah ini berjalan sesuai dengan aturan.
Peluncuran Film Dokumenter "NPWP"
Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dan Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie dalam kunjungan di Lampung, juga menghadiri¿ peluncuran film dokumenter "NPWP" (Nomor Piro Wani Piro) di aula KPU Kota Metro, Lampung, Sabtu (17/10).
Peluncuran film dokumenter ini dihadiri para PPS, PPK se-Kota Metro, Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Lampung, berbagai komunitas, sekretariat KPU Kota Metro, dan juga Slamet Rohani salah satu tokoh dalam film dokumenter "NPWP" itu.
Menurut Husni Kamil Manik, KPU memiliki tanggung jawab moral ikut terlibat dalam rencana-rencana sistematis untuk menyadarkan bahaya politik uang kepada para pemilih.
"Terlebih jika 'money politics' juga menghinggapi para penyelenggara KPU, kita bersama-bersama berusaha menjaga integritas KPU selaku penyelenggara," kata Husni dalam sambutannya.
Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengapresiasi produksi film dokumenter "NPWP" tersebut.
"Durasinya singkat, tapi pesannya padat, ini film yang inspiratif, kreatif," ujarnya lagi.
Lebih lanjut Jimly mengatakan, Lampung ini kreatif jika di masa lalu kita kenal "gula politik", money politics ini bentuknya berbagai macam dan sangat kreatif dari waktu ke waktu," katanya pula.
Jimly bertutur, saat sidang DKPP tentang kasus aduan politik uang saat pemilihan gubernur Lampung itu, dia menanyakan mana yang lebih berdampak antara gula dan uang, ternyata gula lebih efektif. "Kini gejala money politics berkembang secara kreatif dan penuh makna simbolik," ujar Jimly lagi.
Kampanye melalui film ini menurutnya, efektif sekali. "Ini film yang bagus dan baik jika semua KPU bisa memproduksinya. Saya menyarankan film ini ditambah dialog dalam bahasa Lampung, jangan hanya dialog dalam bahasa Jawa," katanya menyarankan.
Film dokumenter itu sebelum diluncurkan, telah diputar lebih dari 15 kali di berbagai kampus, kelurahan, dan komunitas di Kota Metro.
KPU Metro sendiri merencanakan pemutaran film ini akan dilakukan di 22 Kelurahan di kota ini.
Film dokumenter produksi KPU Kota Metro ini, dibuat atas kerja sama Komunitas CangKir Kamisan.
Selain memproduksi film dokumenter, Komunitas CangKir juga memproduksi buku berjudul "Gotong-Royong Melawan Politik Uang", lomba foto Antipolitik Uang, lagu, dan t-shirt kampanye antipolitik uang.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015