Sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo diduga bocor dan beredar di dunia maya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.
"Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman," kata Johnny kepada ANTARA, Jumat.
Baca juga: Satgas COVID-19: Kartu vaksinasi digunakan untuk perjalanan di wilayah Jawa dan Bali
Baca juga: Syarat perjalanan transportasi saat PPKM level 1-4 pada 3-9 Agustus 2021 tidak berubah
Kominfo menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data COVID-19.
ANTARA sudah menghubungi perwakilan Kementerian Kesehatan, namun, belum mendapatkan penjelasan.
Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Pantauan ANTARA per siang ini, terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android.
Baca juga: Makan di restoran di Depok wajib tunjukkan kartu vaksin
Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi COVID-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.
"Integrasi eHac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan dan saat ini data PeduliLindungi di data center Kominfo aman," kata Johnny kepada ANTARA, Jumat.
Baca juga: Satgas COVID-19: Kartu vaksinasi digunakan untuk perjalanan di wilayah Jawa dan Bali
Baca juga: Syarat perjalanan transportasi saat PPKM level 1-4 pada 3-9 Agustus 2021 tidak berubah
Kominfo menyatakan penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikat milik presiden yang beredar di dunia maya merupakan wewenang Kementerian Kesehatan selaku wali data COVID-19.
ANTARA sudah menghubungi perwakilan Kementerian Kesehatan, namun, belum mendapatkan penjelasan.
Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Pantauan ANTARA per siang ini, terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android.
Baca juga: Makan di restoran di Depok wajib tunjukkan kartu vaksin
Aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi COVID-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Sementara di situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021