){kind=link}
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Kabupaten Bekasi berperan penting dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 secara nasional melihat letak wilayah berikut potensi yang dimiliki daerah itu.
"Saya datang ke sini selain memberi dukungan dan dorongan moril kepada Pj (Penjabat) Bupati Bekasi juga sekaligus memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi adalah daerah yang sangat penting dalam rangka penanganan dan pengendalian COVID-19," kata Mendagri, saat kunjungan kerja di Cikarang, Jumat.
Dia mengatakan Kabupaten Bekasi merupakan daerah penunjang ibu kota yang tergabung dalam aglomerasi metropolitan, sehingga keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 akan berpengaruh terhadap situasi pengendalian di ibu kota.
"Karena banyak masyarakat yang bolak-balik ke ibu kota, istilahnya commuting Bekasi-Jakarta dan Bekasi dengan daerah sekitarnya," katanya pula.
Baca juga: Kemendagri tunjuk Kepala BPBD Jawa Barat sebagai Penjabat Bupati Bekasi
Mendagri juga menyebut Kabupaten Bekasi memiliki persoalan yang cukup kompleks dengan jumlah penduduk yang relatif besar, ditambah sentra industri terbesar di Indonesia.
"Sehingga Kabupaten Bekasi menjadi bagian dari rantai suplai nasional atau supply chain," ujarnya lagi.
Tito mengakui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi menangani pandemi COVID-19 bergantung pada strategi pengendalian dan langkah-langkah efektif yang dilakukan pemerintah daerah setempat khususnya di masa PPKM Level 4.
"Saya sudah mendengarkan paparan Pj Bupati Bekasi serta forkopimda setempat, apa yang harus dilakukan di hulu dan hilir, kemudian yang lebih penting lagi adalah konsekuensi kebijakan PPKM Level 4 di sini," katanya pula.
Salah satunya adalah percepatan pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak yang bersumber dari pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian minta Bekasi buat terobosan penanganan COVID-19
Di tengah situasi PPKM ini, kata dia, seluruh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan anggaran untuk bantuan sosial tersebut, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari pusat.
"Pemda pun punya anggaran dan mereka lebih mengetahui situasi serta kondisi masyarakatnya yang terdampak. Kalau melalui jalur nasional prosesnya lebih panjang," katanya lagi.
Ia juga meminta anggaran bantuan sosial maupun biaya tak terduga itu disalurkan secara cepat serta tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul terdampak pandemi, dengan melakukan identifikasi menyeluruh terkait data penerima bantuan.
"Saya minta kepala daerah turun langsung untuk memberikan persepsi bahwa kepala daerah betul-betul turun dan bertanggung jawab. Daya ungkitnya beda ketika itu hanya dilakukan oleh staf saja. Pesan saya selamat bertugas untuk Pj Bupati Bekasi, rangkul semua forkopimda karena perlu kekompakan dan sinergi. Insya Allah Kabupaten Bekasi bisa mengendalikan COVID-19," kata dia.
Baca juga: Mendagri puji program lumbung pangan COVID-19 tiap desa di Bekasi
"Sepanjang itu diberikan dengan niat yang baik, tidak di mark up dan diberikan kepada orang yang tepat apalagi diberikan berita acara kepada tokoh masyarakat setempat, Kapolres dan Dandim ikut tanda tangan ramai-ramai tidak masalah sepanjang untuk kepentingan rakyat yang real, saya kira itu akan diapresiasi," ujar dia pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Saya datang ke sini selain memberi dukungan dan dorongan moril kepada Pj (Penjabat) Bupati Bekasi juga sekaligus memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi adalah daerah yang sangat penting dalam rangka penanganan dan pengendalian COVID-19," kata Mendagri, saat kunjungan kerja di Cikarang, Jumat.
Dia mengatakan Kabupaten Bekasi merupakan daerah penunjang ibu kota yang tergabung dalam aglomerasi metropolitan, sehingga keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 akan berpengaruh terhadap situasi pengendalian di ibu kota.
"Karena banyak masyarakat yang bolak-balik ke ibu kota, istilahnya commuting Bekasi-Jakarta dan Bekasi dengan daerah sekitarnya," katanya pula.
Baca juga: Kemendagri tunjuk Kepala BPBD Jawa Barat sebagai Penjabat Bupati Bekasi
Mendagri juga menyebut Kabupaten Bekasi memiliki persoalan yang cukup kompleks dengan jumlah penduduk yang relatif besar, ditambah sentra industri terbesar di Indonesia.
"Sehingga Kabupaten Bekasi menjadi bagian dari rantai suplai nasional atau supply chain," ujarnya lagi.
Tito mengakui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi menangani pandemi COVID-19 bergantung pada strategi pengendalian dan langkah-langkah efektif yang dilakukan pemerintah daerah setempat khususnya di masa PPKM Level 4.
"Saya sudah mendengarkan paparan Pj Bupati Bekasi serta forkopimda setempat, apa yang harus dilakukan di hulu dan hilir, kemudian yang lebih penting lagi adalah konsekuensi kebijakan PPKM Level 4 di sini," katanya pula.
Salah satunya adalah percepatan pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak yang bersumber dari pemerintah pusat dan terutama pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian minta Bekasi buat terobosan penanganan COVID-19
Di tengah situasi PPKM ini, kata dia, seluruh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan anggaran untuk bantuan sosial tersebut, sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran dari pusat.
"Pemda pun punya anggaran dan mereka lebih mengetahui situasi serta kondisi masyarakatnya yang terdampak. Kalau melalui jalur nasional prosesnya lebih panjang," katanya lagi.
Ia juga meminta anggaran bantuan sosial maupun biaya tak terduga itu disalurkan secara cepat serta tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul terdampak pandemi, dengan melakukan identifikasi menyeluruh terkait data penerima bantuan.
"Saya minta kepala daerah turun langsung untuk memberikan persepsi bahwa kepala daerah betul-betul turun dan bertanggung jawab. Daya ungkitnya beda ketika itu hanya dilakukan oleh staf saja. Pesan saya selamat bertugas untuk Pj Bupati Bekasi, rangkul semua forkopimda karena perlu kekompakan dan sinergi. Insya Allah Kabupaten Bekasi bisa mengendalikan COVID-19," kata dia.
Baca juga: Mendagri puji program lumbung pangan COVID-19 tiap desa di Bekasi
"Sepanjang itu diberikan dengan niat yang baik, tidak di mark up dan diberikan kepada orang yang tepat apalagi diberikan berita acara kepada tokoh masyarakat setempat, Kapolres dan Dandim ikut tanda tangan ramai-ramai tidak masalah sepanjang untuk kepentingan rakyat yang real, saya kira itu akan diapresiasi," ujar dia pula.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021