Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menyatakan berkembangnya gerakan solidaritas sosial dalam masa pandemik COVID-19 secara parsial sebagai inisiatif baik dan perlu dijaga terus.
"Gerakan solidaritas sosial ini tentu menjadi sebuah pengingat bahwa masyarakat Indonesia memang memiliki kepedulian yang tinggi dengan menunjukkan sikap saling bantu membantu dalam situasi yang sulit seperti saat ini," kata Aditya dalam keterangannya, diterima di Depok, Rabu.
Menurut dia tentunya pemerintah pun harus melakukan respon dan mendukung gerakan ini dengan memberikan bantuan melalui data dan informasi yang memadai agar tercipta sinkronisasi gerak dan langkah dalam pengendalian COVID-19 di lapangan.
Baca juga: Puskapol FISIP UI: Perlu ada atensi khusus terkait 75 pegawai KPK
Aditya mengatakan mengenai hasil survei yang dilakukan oleh LSI pada akhir bulan Juni 2021 dan baru dirilis tentunya dapat dibandingkan dengan situasi PPKM darurat dan kasus harian COVID-19 yang masih sangat tinggi hingga hari ini, tentu hasil survei ini akan memiliki banyak yang belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya.
"Dugaan saya, dalam beberapa isu tentu akan memiliki kondisi yang jauh lebih buruk dan mungkin ada yang jauh lebih baik," ujarnya.
Dikatakannya penilaian masyarakat yang melihat kondisi ekonomi sudah dalam posisi buruk memang sudah dinyatakan sejak tahun lalu. Namun, tentu kondisi masyarakat dalam situasi krisis ada batasan yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
Baca juga: Puskapol UI: Penanganan pandemi yang baik dan benar jadi modal kepala daerah maju Pilkada
Harapan Presiden Jokowi agar rakyat tidak kelaparan adalah situasi yang genting dan serius dan perlu menjadi framing prioritas kebijakan saat ini. Tentunya seluruh elemen pemerintahan memahami bahwa penilaian kondisi ekonomi ini adalah kunci untuk menunjukkan situasi nyata saat ini bagi masyarakat dan perlu ada kebijakan yang taktis dan cepat agar segera dinikmati manfaatnya.
Dikatakannya terkait dengan kinerja Presiden yang mendapat dukungan 60 persen adalah alarm bagi seluruh elemen pemerintahan yang sedang berjibaku dengan pengendalian COVID-19.
"Ini yang saya sebut akan memiliki hasil bias dari survei karena saat berlangsungnya PPKM darurat dengan status harian COVID-10 yang tinggi, hal ini bisa menunjukkan situasi yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada pengambilan data sebulan lalu," ujarnya.
"Saya sangat yakin data-data yang terkait kinerja ini tentu menjadi perhatian lingkaran inti Presiden Jokowi dan selalu dalam pemantauan seluruh tim yang bekerja dalam melakukan pengendalian COVID-19," katanya.
Baca juga: Puskapol FISIP UI: Masa jabatan presiden tak perlu diperdebatkan lagi
Hanya saja, blunder komunikasi politik para Menteri senior tentu harus segera diperbaiki dan diatasi agar publik memiliki kenyamanan dalam masa pandemik yang tidak menentu ini. Selain itu, tentu saja Presiden perlu terus berada dalam posisi utama dalam merespon berbagai isu-isu utama dan prioritas saat ini.
Artinya, kelemahan komunikasi politik ini perlu menjadi satu catatan serius agar tidak terulang dan berdampak terhadap penilaian kinerja dari publik. Apalagi, hal ini berkaitan dengan penilaian dari kondisi ekonomi masyarakat yang juga belum membaik yang disebut di atas. Ini yang dapat memunculkan pemicu krisis yang tentu tidak diinginkan oleh semua pihak.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Gerakan solidaritas sosial ini tentu menjadi sebuah pengingat bahwa masyarakat Indonesia memang memiliki kepedulian yang tinggi dengan menunjukkan sikap saling bantu membantu dalam situasi yang sulit seperti saat ini," kata Aditya dalam keterangannya, diterima di Depok, Rabu.
Menurut dia tentunya pemerintah pun harus melakukan respon dan mendukung gerakan ini dengan memberikan bantuan melalui data dan informasi yang memadai agar tercipta sinkronisasi gerak dan langkah dalam pengendalian COVID-19 di lapangan.
Baca juga: Puskapol FISIP UI: Perlu ada atensi khusus terkait 75 pegawai KPK
Aditya mengatakan mengenai hasil survei yang dilakukan oleh LSI pada akhir bulan Juni 2021 dan baru dirilis tentunya dapat dibandingkan dengan situasi PPKM darurat dan kasus harian COVID-19 yang masih sangat tinggi hingga hari ini, tentu hasil survei ini akan memiliki banyak yang belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya.
"Dugaan saya, dalam beberapa isu tentu akan memiliki kondisi yang jauh lebih buruk dan mungkin ada yang jauh lebih baik," ujarnya.
Dikatakannya penilaian masyarakat yang melihat kondisi ekonomi sudah dalam posisi buruk memang sudah dinyatakan sejak tahun lalu. Namun, tentu kondisi masyarakat dalam situasi krisis ada batasan yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
Baca juga: Puskapol UI: Penanganan pandemi yang baik dan benar jadi modal kepala daerah maju Pilkada
Harapan Presiden Jokowi agar rakyat tidak kelaparan adalah situasi yang genting dan serius dan perlu menjadi framing prioritas kebijakan saat ini. Tentunya seluruh elemen pemerintahan memahami bahwa penilaian kondisi ekonomi ini adalah kunci untuk menunjukkan situasi nyata saat ini bagi masyarakat dan perlu ada kebijakan yang taktis dan cepat agar segera dinikmati manfaatnya.
Dikatakannya terkait dengan kinerja Presiden yang mendapat dukungan 60 persen adalah alarm bagi seluruh elemen pemerintahan yang sedang berjibaku dengan pengendalian COVID-19.
"Ini yang saya sebut akan memiliki hasil bias dari survei karena saat berlangsungnya PPKM darurat dengan status harian COVID-10 yang tinggi, hal ini bisa menunjukkan situasi yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada pengambilan data sebulan lalu," ujarnya.
"Saya sangat yakin data-data yang terkait kinerja ini tentu menjadi perhatian lingkaran inti Presiden Jokowi dan selalu dalam pemantauan seluruh tim yang bekerja dalam melakukan pengendalian COVID-19," katanya.
Baca juga: Puskapol FISIP UI: Masa jabatan presiden tak perlu diperdebatkan lagi
Hanya saja, blunder komunikasi politik para Menteri senior tentu harus segera diperbaiki dan diatasi agar publik memiliki kenyamanan dalam masa pandemik yang tidak menentu ini. Selain itu, tentu saja Presiden perlu terus berada dalam posisi utama dalam merespon berbagai isu-isu utama dan prioritas saat ini.
Artinya, kelemahan komunikasi politik ini perlu menjadi satu catatan serius agar tidak terulang dan berdampak terhadap penilaian kinerja dari publik. Apalagi, hal ini berkaitan dengan penilaian dari kondisi ekonomi masyarakat yang juga belum membaik yang disebut di atas. Ini yang dapat memunculkan pemicu krisis yang tentu tidak diinginkan oleh semua pihak.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021