Bupati Bogor Ade Yasin meminta seluruh jajarannya, aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menghemat anggaran dengan tidak menggelar rapat-rapat di luar kantor.
"Jadi setiap dinas harus diberitahu untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang rapat yang ada di kantor masing-masing," kata di Cibinong, Bogor, Senin.
Ia bahkan meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor untuk mencoret anggaran-anggaran yang tak jelas pemanfaatannya saat menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.
Baca juga: Pemkab Bogor kembali membuat skenario pemulihan ekonomi daerah
"Jadi kalau anggaran tidak jelas, jangan ragu untuk didrop, pelatihan-pelatihan yang tidak ada manfaatnya didrop, kegiatan yang outputnya tidak jelas didrop," terang Ade Yasin.
Menurut dia, tahun 2022 merupakan tahun puncak pelaksanaan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasalnya, ia bersama Wakil Bupati Iwan Setiawan ingin mengakhiri periode jabatan dengan penganggaran yang tanpa permasalahan.
Ia berharap APBD Kabupaten Bogor dapat mendukung percepatan ekonomi daerah serta pencapaian lima program utama Ade Yasin-Iwan Setiawan yang terangkum dalam Pancakarsa.
“Proses anggaran pembangunan Kabupaten Bogor telah sampai pada tahap finalisasi rancangan KUA-PPAS. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini, jadi harus kita kaji dengan benar,” kata Politisi PPP itu.
“Oleh karenanya, sebelum disampaikan kepada DPRD, banyak yang perlu dicek. Seluruh perangkat daerah harus memperhitungkan potensi pendapatan dan mengalokasikan belanja kepada yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat pada unit kerjanya masing-masing," tambahnya.
Baca juga: Pemkot Bogor siap refocusing anggaran APBD 2021 untuk pelaksanaan PPKM Darurat
Baca juga: COVID-19 melonjak, Bupati Bogor kaji ulang anggaran pemulihan ekonomi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Jadi setiap dinas harus diberitahu untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang rapat yang ada di kantor masing-masing," kata di Cibinong, Bogor, Senin.
Ia bahkan meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor untuk mencoret anggaran-anggaran yang tak jelas pemanfaatannya saat menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.
Baca juga: Pemkab Bogor kembali membuat skenario pemulihan ekonomi daerah
"Jadi kalau anggaran tidak jelas, jangan ragu untuk didrop, pelatihan-pelatihan yang tidak ada manfaatnya didrop, kegiatan yang outputnya tidak jelas didrop," terang Ade Yasin.
Menurut dia, tahun 2022 merupakan tahun puncak pelaksanaan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasalnya, ia bersama Wakil Bupati Iwan Setiawan ingin mengakhiri periode jabatan dengan penganggaran yang tanpa permasalahan.
Ia berharap APBD Kabupaten Bogor dapat mendukung percepatan ekonomi daerah serta pencapaian lima program utama Ade Yasin-Iwan Setiawan yang terangkum dalam Pancakarsa.
“Proses anggaran pembangunan Kabupaten Bogor telah sampai pada tahap finalisasi rancangan KUA-PPAS. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi anggaran saat ini, jadi harus kita kaji dengan benar,” kata Politisi PPP itu.
“Oleh karenanya, sebelum disampaikan kepada DPRD, banyak yang perlu dicek. Seluruh perangkat daerah harus memperhitungkan potensi pendapatan dan mengalokasikan belanja kepada yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat pada unit kerjanya masing-masing," tambahnya.
Baca juga: Pemkot Bogor siap refocusing anggaran APBD 2021 untuk pelaksanaan PPKM Darurat
Baca juga: COVID-19 melonjak, Bupati Bogor kaji ulang anggaran pemulihan ekonomi
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021