Bogor, (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Suharto, menjadi pejabat sementara Direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Trans Pakuan menyusul berakhirnya masa jabatan direksi sebelumnya, agar pelayanan transportasi publik itu tetap berjalan di masa transisi.

"Sambil menunggu penyehatan PDJT oleh tim yang sudah dibentuk, pejabat sementara Direktur PDJT memiliki tugas utama memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan dan operasional Trans Pakuan tetap berjalan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di Bogor, Selasa.

Bima menjelaskan, dipilihnya Suharto (Kepala Bappeda) sebagai pejabat sementara PDJT, karena dinilai sangat paham dengan transportasi, pernah menjabat sebagai Kepala DLLAJ, dan masih menjadi Badan Pengawas PDJT.

Selain itu, yang bersangkutan juga memiliki jaringan yang sangat luas di tingkat nasional.

"Tugas pejabat sementara Direktur PDJT, juga melakukan perampingan organisasi agar mampu bergerak lincah, efektif, dan efisien," katanya.

Bima mengharapkan penjabat sementara PDJT dapat berkoordinasi dengan Tim Penyehatan PDJT selama masa tugasnya, agar perusahaan daerah tersebut dapat berjalan dan melayani masyarakat dalam mendapatkan layanan transportasi umum, sehingga ke depan Kota Bogor tidak macet lagi.

Secara resmi penunjukkan Suharto sebagai Pjs Direktur DPJT dilakukan dalam acara serah terima jabatan Direksi PDJT kepada Pjs di Balai Kota, Senin kemarin.

Kepala Bappeda Kota Bogor, Suharto mengatakan, posisi yang diembannya saat ini diibaratkan sebagai "sopir tembak" yang harus bisa membawa angkot tersebut tetap beroperasi melayani kebutuhan transportasi masyarakat.

"Program PDJT ini dinamis, akan kita dinamisasi dengan program pemerintah agar bisa berjalan beriringan," kata Suharto.

Suharto mengatakan pula bahwa selama masa tugasnya, ia memfokuskan agar pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terganggu, dan bekerja sama dengan Tim Penyehatan PDJT untuk berusaha mengembangkan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Bagiaman kita mencoba bertahan selama tujuh tahun ini devisit, kita tetap bisa melakukan pelayanan, tapi harus ada pos yang menutupi. Unit usaha dimaksimalkan, dikembangkan," kata Suharto.

PDJT merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor didirikan tahun 2007, dalam upaya melayani kebutuhan mobilitas warga dengan sistem transportasi massal berbasis bus yang memiliki kriteria aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau dengan layanan utama bus Trans Pakuan.

Dalam perkembangan selama tujuh tahun, walau hanya melayani tiga koridor, diakui telah mendapat tempat di hati masyarakat Kota Bogor.

Namun faktanya, PDJT mengalami kerugian operasional yang berkelanjutan setiap tahun menggerus modal usahanya, sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Yonathan Nugraha, mantan Direktur PDJT yang baru saja melepaskan masa jabatannya mengakui cukup sulit untuk mengeluarkan perusahaan daerah itu dari masa krisis selama devisit anggaran senilai Rp5,7 miliar belum terbayarkan.

"Devisit anggaran Rp5,7 miliar itu merupakan akumulasi dari sejak awal sampai di akhir masa transisi (2007-2014). Selama ini tidak ditutupi, devisit ini akan terus bergulir," katanya.

Pewarta: Laily Rahmawati

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015