Amerika Serikat (AS) menolak klaim China atas Laut China Selatan yang berada di luar persetujuan hukum internasional, serta berpihak kepada negara-negara ASEAN untuk melawan tekanan China, demikian kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Rabu (27/1).
Blinken menyatakan hal tersebut dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.
Ia juga menekankan mengenai pentingkan perjanjian pertahanan yang telah ada sejak lama antara negara sekutu, dan juga penerapannya jika suatu saat Filipina diserang di kawasan Laut China Selatan.
Baca juga: Akademisi: Pemberlakuan UU "Coast Guard" China picu ketegangan di LCS
"Menteri Blinken berjanji untuk berpihak kepada negara claimants (yang mengklaim area di kawasan sengketa, red) dalam menghadapi tekanan RRC," menurut keterangan kementerian, merujuk pada Republik Rakyat China.
"Menteri Blinken menekankan pentingnya Traktat Pertahanan Bersama untuk keamanan kedua negara serta penerapannya secara jelas terhadap serangan bersenjata melawan pasukan bersenjata Filipina, kapal publik, atau pesawat di Pasifik, termasuk Laut China Selatan," kata kementerian menambahkan.
Jaminan dari Blinken itu dinyatakan setelah Locsin menyebut bahwa Filipina telah menyampaikan nota diplomatik untuk memprotes pengesahan hukum di China yang dapat memungkinkan keamanan laut negara itu menembak kapal asing.
Locsin menyebut hukum China itu sebagai "ancaman perang".
Baca juga: Indonesia menyampaikan selamat terpilihnya Blinken sebagai menlu AS
China mengesahkan peraturan tersebut pada Jumat (22/1), mengizinkan pasukannya untuk menggunakan "semua langkah yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal-kapal asing, termasuk menghancurkan bangunan negara lain yang berlokasi di perairan yang diklaim China.
Di Laut China Selatan--yang juga rute perdagangan utama, China mengklaim hampir seluruh area yang kaya akan sumber energi. Sementara Filipina, Brunei, Vietnam, dan Malaysia adalah negara di ASEAN yang mempunyai klaim tumpang tindih di kawasan.
Taiwan, yang dianggap China sebagai bagian dari negaranya namun menganggap dirinya sebagai negara sendiri, juga ikut mengklaim area di kawasan perairan sengketa tersebut.
Baca juga: Panas lagi, China kirim pasukan lengkap ke LCS, Selat Taiwan
AS telah mengirimkan sekelompok kapal perang melalui kawasan dengan tujuan yang disebutnya sebagai "kebebasan di perairan" Laut China Selatan. China, di sisi lain, mengatakan pada Selasa (26/1) bahwa pihaknya akan menyelenggarakan latihan militer sendiri dalam pekan ini.
Juru Bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, sebelumnya pada Senin (25/1), mengatakan Filipina berharap tidak ada satupun negara yang akan melakukan aksi untuk meningkatkan ketegangan di kawasan.
Sumber: Reuters.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Blinken menyatakan hal tersebut dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.
Ia juga menekankan mengenai pentingkan perjanjian pertahanan yang telah ada sejak lama antara negara sekutu, dan juga penerapannya jika suatu saat Filipina diserang di kawasan Laut China Selatan.
Baca juga: Akademisi: Pemberlakuan UU "Coast Guard" China picu ketegangan di LCS
"Menteri Blinken berjanji untuk berpihak kepada negara claimants (yang mengklaim area di kawasan sengketa, red) dalam menghadapi tekanan RRC," menurut keterangan kementerian, merujuk pada Republik Rakyat China.
"Menteri Blinken menekankan pentingnya Traktat Pertahanan Bersama untuk keamanan kedua negara serta penerapannya secara jelas terhadap serangan bersenjata melawan pasukan bersenjata Filipina, kapal publik, atau pesawat di Pasifik, termasuk Laut China Selatan," kata kementerian menambahkan.
Jaminan dari Blinken itu dinyatakan setelah Locsin menyebut bahwa Filipina telah menyampaikan nota diplomatik untuk memprotes pengesahan hukum di China yang dapat memungkinkan keamanan laut negara itu menembak kapal asing.
Locsin menyebut hukum China itu sebagai "ancaman perang".
Baca juga: Indonesia menyampaikan selamat terpilihnya Blinken sebagai menlu AS
China mengesahkan peraturan tersebut pada Jumat (22/1), mengizinkan pasukannya untuk menggunakan "semua langkah yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal-kapal asing, termasuk menghancurkan bangunan negara lain yang berlokasi di perairan yang diklaim China.
Di Laut China Selatan--yang juga rute perdagangan utama, China mengklaim hampir seluruh area yang kaya akan sumber energi. Sementara Filipina, Brunei, Vietnam, dan Malaysia adalah negara di ASEAN yang mempunyai klaim tumpang tindih di kawasan.
Taiwan, yang dianggap China sebagai bagian dari negaranya namun menganggap dirinya sebagai negara sendiri, juga ikut mengklaim area di kawasan perairan sengketa tersebut.
Baca juga: Panas lagi, China kirim pasukan lengkap ke LCS, Selat Taiwan
AS telah mengirimkan sekelompok kapal perang melalui kawasan dengan tujuan yang disebutnya sebagai "kebebasan di perairan" Laut China Selatan. China, di sisi lain, mengatakan pada Selasa (26/1) bahwa pihaknya akan menyelenggarakan latihan militer sendiri dalam pekan ini.
Juru Bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte, sebelumnya pada Senin (25/1), mengatakan Filipina berharap tidak ada satupun negara yang akan melakukan aksi untuk meningkatkan ketegangan di kawasan.
Sumber: Reuters.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021