Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia atau TKI harus menjadi pembahasan utama dan yang terpenting dicari solusi yang tepat.
"Selama ini pembahasan masalah TKI masih jadi ajang seremonial seperti, diskusi LSM, seminar akademisi, konferensi pers serikat buruh migran, unjuk rasa dan lain-lain hanya menjadi agenda rutin saja, tetapi tidak ada solusi untuk memecahkan masalah ini," katanya di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya seperti kasus ditahannya enam TKW asal Kabupaten Sukabumi yang beralamat di tiga kecamatan menjadi contoh, masih lemahnya dalam memberikan perlindungan terhadap pahlawan devisa ini.
Selain itu, yang menjadi masalah adalah karakter negara lain yang menjadi persoalan bagi rakyat Indonesia yang mau mau bekerja di luar negeri.
Bahkan, setiap calon TKI yang akan diberangkatkan nekat menjual harta bendanya hanya untuk menjadi pembantu rumah tangga atau bekerja di sektor informal.
Namun sayangnya kesungguhan para pahlawan devisa ini tidak bisa disaingi oleh keseriusan pemerintah dalam menentukan penempatan si TKI tersebut.
"Imbasnya, banyak TKI yang disiksa, tidak digaji bahkan ada yang harus menjalani hukuman mati. Sehingga bukannya mendapatkan kesejahteraan tetapi menjadi korban, baik oleh majikannya maupun oknum yang hanya ingin mencari keuntungan dari setiap TKI," tambahnya.
Ribka mengatakan perlu adanya kebijakan yang kuat untuk menyelesaikan masalah TKI ini, khususnya BNP2TKI, pimpinan Komisi IX DPR RI dan pemerintah yang harus berani mengeluarkan kebijakan agar TKI bisa terlindungi dan terjaga harkat dan martabatnya.
Bahkan, sangat disayangkan pada 2015 ini sudah dua TKI yang dihukum mati, seharusnya ini bisa ditanggulangi.
"Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI harus segera mengambil sikap agar TKI khususnya dari Kabupaten Sukabumi yang ditahan majikannya dan mengalami permasalahan lainnya bisa segera dipulangkan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Selama ini pembahasan masalah TKI masih jadi ajang seremonial seperti, diskusi LSM, seminar akademisi, konferensi pers serikat buruh migran, unjuk rasa dan lain-lain hanya menjadi agenda rutin saja, tetapi tidak ada solusi untuk memecahkan masalah ini," katanya di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya seperti kasus ditahannya enam TKW asal Kabupaten Sukabumi yang beralamat di tiga kecamatan menjadi contoh, masih lemahnya dalam memberikan perlindungan terhadap pahlawan devisa ini.
Selain itu, yang menjadi masalah adalah karakter negara lain yang menjadi persoalan bagi rakyat Indonesia yang mau mau bekerja di luar negeri.
Bahkan, setiap calon TKI yang akan diberangkatkan nekat menjual harta bendanya hanya untuk menjadi pembantu rumah tangga atau bekerja di sektor informal.
Namun sayangnya kesungguhan para pahlawan devisa ini tidak bisa disaingi oleh keseriusan pemerintah dalam menentukan penempatan si TKI tersebut.
"Imbasnya, banyak TKI yang disiksa, tidak digaji bahkan ada yang harus menjalani hukuman mati. Sehingga bukannya mendapatkan kesejahteraan tetapi menjadi korban, baik oleh majikannya maupun oknum yang hanya ingin mencari keuntungan dari setiap TKI," tambahnya.
Ribka mengatakan perlu adanya kebijakan yang kuat untuk menyelesaikan masalah TKI ini, khususnya BNP2TKI, pimpinan Komisi IX DPR RI dan pemerintah yang harus berani mengeluarkan kebijakan agar TKI bisa terlindungi dan terjaga harkat dan martabatnya.
Bahkan, sangat disayangkan pada 2015 ini sudah dua TKI yang dihukum mati, seharusnya ini bisa ditanggulangi.
"Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI harus segera mengambil sikap agar TKI khususnya dari Kabupaten Sukabumi yang ditahan majikannya dan mengalami permasalahan lainnya bisa segera dipulangkan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015