Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terinovatif dalam kegiatan Innovative Government Award (IGA) 2020, di Jakarta, Jumat (18/12) malam.

"Terima kasih kepada Kemendagri yang sudah memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang terus mengembangkan inovasi untuk kemajuan daerahnya," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin saat dihubungi dari Bogor.

Baca juga: Pemkot Bogor targetkan dapat raih juara pertama penghargaan IGA 2020

Kabupaten Bogor, masuk dalam urutan tiga teratas dari 10 kabupaten terinovatif se-Indonesia, di bawah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Wonogiri yang berada di urutan pertama dan kedua.

Kemudian daftar kabupaten terinovatif urutan keempat hingga ke-10 yaitu Banyuwangi, Temanggung, Lampung Barat, Musi Rawas, Hulu Sungai Selatan, Malang, dan Sumenep.

Sementara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, kegiatan ini, merupakan bentuk penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara yang inovatif.

Baca juga: Kabupaten Bogor masuk 12 besar nomine meraih IGA 2020

Menurutnya, kegiatan IGA diselenggarakan untuk menjalankan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 yang berkaitan dengan penilaian dan pemberian penghargaan atas inovasi daerah.

Pasalnya, dalam ketentuan ketentuan tersebut dijelaskan bawah pemerintah daerah (pemda) harus melakukan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Baca juga: Raih IGA 2019, bupati akan integrasikan seluruh desa di Bogor

"Kemudian, pemerintah pusat akan melakukan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah," kata Tito saat memberikan sambutan.

Ia menyebutkan, melalui penilaian dan penghargaan IGA, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi daerah di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah.

"Saya berharap, pemerintah daerah selalu terampil dalam mengharmonisasikan bauran antara garis kebijakan pemerintah pusat, dengan inisiatif daerah. Dengan demikian, efek dari inisiatif daerah, akan selalu selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat," tuturnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020