Bekasi, (Antaranews Bogor) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengapresiasi penerapan program transaksi nontunai yang digagas PT Pertamina Retail terhadap armada operasional pemerintah.
"Ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi pemerintah kota ini," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kerja sama pihaknya dalam pemanfaatan transaksi nontunai itu baru akan diterapkan pada 194 truk sampah di Dinas Kebersihan setempat.
Setiap truk akan dipasangi kartu transaksi pembelian bahan bakar minyak yang sifatnya pascabayar di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kartu tersebut akan mencatat transaksi pembelian BBM secara real time dan akan melaporkan hasilnya kepada Pemkot Bekasi saat proses klaim berlangsung setiap bulannya.
Namun demikian, Rahmat menyadari sistem baru itu akan mengurangi pendapatan sampingan para supir truk sampah.
"Saya sadari betul kondisi ini. Yang akan muram adalah supir (truk sampah) saya. Saya paham betul bagimana mereka mencari pendapatan sampingan walau caranya tidak wajar," katanya.
Akibat hal itu, tidak jarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya persoalan dalam manajemen
Armada truk sampah.
"Saat ada pertaggungjawaban dalam bentuk audit, ternyata banyak temuan. Kalau perdata masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah pidana itu urusan hukum," ujarnya.
Rahmat mengatakan, pihaknya berencana memberikan kompensasi atas kebijakan baru itu dengan meningkatkan kesejahteraan supir.
"Apakah uang makannya ditambah, atau ada alokasi penambahan insensif, atau lainnya. Yang sesuai dengan aturan hukum. kita harus merubah pola pikir dan karakter," katanya.
Dikatakan Rahmat, sistem transaksi nontunai dari PT Pertamina Retail itu rencananya juga akan diterapkan pada seluruh mobil dinas di lingkup Pemkot Bekasi.
"Kalau perlu kita buat kesepakatan lagi agar seluruh instansi di Pemkot Bekasi menggunakan sistem kartu nontunai dalam setiap pembelian bahan bakar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi pemerintah kota ini," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kerja sama pihaknya dalam pemanfaatan transaksi nontunai itu baru akan diterapkan pada 194 truk sampah di Dinas Kebersihan setempat.
Setiap truk akan dipasangi kartu transaksi pembelian bahan bakar minyak yang sifatnya pascabayar di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kartu tersebut akan mencatat transaksi pembelian BBM secara real time dan akan melaporkan hasilnya kepada Pemkot Bekasi saat proses klaim berlangsung setiap bulannya.
Namun demikian, Rahmat menyadari sistem baru itu akan mengurangi pendapatan sampingan para supir truk sampah.
"Saya sadari betul kondisi ini. Yang akan muram adalah supir (truk sampah) saya. Saya paham betul bagimana mereka mencari pendapatan sampingan walau caranya tidak wajar," katanya.
Akibat hal itu, tidak jarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya persoalan dalam manajemen
Armada truk sampah.
"Saat ada pertaggungjawaban dalam bentuk audit, ternyata banyak temuan. Kalau perdata masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah pidana itu urusan hukum," ujarnya.
Rahmat mengatakan, pihaknya berencana memberikan kompensasi atas kebijakan baru itu dengan meningkatkan kesejahteraan supir.
"Apakah uang makannya ditambah, atau ada alokasi penambahan insensif, atau lainnya. Yang sesuai dengan aturan hukum. kita harus merubah pola pikir dan karakter," katanya.
Dikatakan Rahmat, sistem transaksi nontunai dari PT Pertamina Retail itu rencananya juga akan diterapkan pada seluruh mobil dinas di lingkup Pemkot Bekasi.
"Kalau perlu kita buat kesepakatan lagi agar seluruh instansi di Pemkot Bekasi menggunakan sistem kartu nontunai dalam setiap pembelian bahan bakar," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015