Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus mengupayakan revitalisasi badan usaha milik desa (BUMdes) agar bisa menjadi garda depan pemulihan ekonomi desa yang terdampak pandemi COVID-19.
"BUMdes itu milik warga desa yang didirikan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Karena itu, kunci utama pembangunan ekonomi desa adalah BUMdes," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Mendes PDTT optimistis kesejahteraan masyarakat desa meningkat dengan program DSA
Halim mengatakan terdapat 51 ribu BUMdes di seluruh Indonesia dan terdapat 30 ribu diantaranya yang memiliki transaksi yang cukup bagus.
Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia juga akhirnya memberikan dampak kepada BUMdes yang ada di desa-desa. Hanya tinggal 10.926 BUMdes yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19.
"Karena itu, kita upayakan untuk merevitalisasi secara serius. Kementerian juga akan mengusahakan agar BUMdes juga memperoleh kemudahan untuk mengakses permodalan dari berbagai dana yang dipersiapkan untuk penanganan COVID-19," tuturnya.
Baca juga: Mendes PDTT pengguanaan Dana Desa untuk BLT sudah tepat
Karena didirikan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa, BUMdes menjadi milik warga desa, berbeda dengan koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang hanya dimiliki oleh anggota atau pemilik usaha.
Sebagai garda terdepan pemulihan ekonomi desa, Halim mengatakan BUMdes memiliki dua fungsi, yaitu sebagai konsolidator dan produsen.
Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim menerima gelar doktor dari UNY
Sebagai konsolidator, BUMdes berperan mengonsolidasikan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di desa. Sedangkan sebagai produsen, BUMdes juga bisa memproduksi untuk meningkatkan pendapatan desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"BUMdes itu milik warga desa yang didirikan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Karena itu, kunci utama pembangunan ekonomi desa adalah BUMdes," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Mendes PDTT optimistis kesejahteraan masyarakat desa meningkat dengan program DSA
Halim mengatakan terdapat 51 ribu BUMdes di seluruh Indonesia dan terdapat 30 ribu diantaranya yang memiliki transaksi yang cukup bagus.
Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia juga akhirnya memberikan dampak kepada BUMdes yang ada di desa-desa. Hanya tinggal 10.926 BUMdes yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19.
"Karena itu, kita upayakan untuk merevitalisasi secara serius. Kementerian juga akan mengusahakan agar BUMdes juga memperoleh kemudahan untuk mengakses permodalan dari berbagai dana yang dipersiapkan untuk penanganan COVID-19," tuturnya.
Baca juga: Mendes PDTT pengguanaan Dana Desa untuk BLT sudah tepat
Karena didirikan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa, BUMdes menjadi milik warga desa, berbeda dengan koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang hanya dimiliki oleh anggota atau pemilik usaha.
Sebagai garda terdepan pemulihan ekonomi desa, Halim mengatakan BUMdes memiliki dua fungsi, yaitu sebagai konsolidator dan produsen.
Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim menerima gelar doktor dari UNY
Sebagai konsolidator, BUMdes berperan mengonsolidasikan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di desa. Sedangkan sebagai produsen, BUMdes juga bisa memproduksi untuk meningkatkan pendapatan desa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020