Jakarta, (Antaranews Bogor) - Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudho Husodo menyatakan dukungannya terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Secara pribadi saya mendukung kenaikan BBM. Subsidi memang harus digunakan dengan tepat dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat," kata Siswono usai acara Dies Natalis Universitas Pancasila ke-48 di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi langsung oleh Presiden Joko Widodo patut diapresiasi karena merupakan sikap yang tegas dan berani bertanggungjawab atas kebijakan yang diambil. "Ini sikap yang perlu kita dukung," tegasnya.
Menurut dia, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas sehingga sudah waktunya subsidi dikurangi sehingga bisa menyejahterakan rakyat.
Siswono juga menjelaskan, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara importir minyak terbesar di dunia, yaitu mencapai 850 barrel per hari atau sekitar 3,2 juta liter. Saat ini konsumsi minyak naik terus tetapi produksi semakin menurun.
"Impor ini perlu devisa luar biasa dan subsidi BBM telah menggerus uang negara dari APBN mencapai Rp270 triliun," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Dalam waktu lima tahun sudah mencapai hampir Rp1.000 triliun hanya untuk subsidi BBM. Dengan angka itu seharusnya bisa digunakan membangun pelabuhan, rel kereta atau infrastruktur lainnya di daerah.
Selain itu juga bisa juga untuk membangun jembatan Selat Sunda (JSS), tol antara Anyer-Banyuwangi atau membuat jalan di Kalimantan.
Dia mengatakan kebutuhan minyak Indonesia saat ini mencapai 1,16 juta liter dan produksi nasional tidak mampu memenuhi sehingga harus impor. Padahal 30 tahun lalu produksi minyak Indonesia berlimpah sehingga bisa menjadi negara eksportir.
Dia mengaku tahu betul di lapangan bahwa subsidi yang selama ini diberikan pemerintah lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Selain itu, praktik penyelundupan ke luar negeri juga terjadi setidaknya ada 10 ribu ton per hari.
Untuk ke depannya harus diawasi bahwa nilai Rp270 triliun yang diamankan dari subsidi harus digunakan untuk sasaran efektif demi menyejahterakan rakyat dan membangun infrastruktur. Apalagi pemerintah merencanakan pembuatan 40 waduk dan ini tentunya perlu didukung.
Ia juga menjelaskan, selain subsidi BBM yang tidak tepat sasaran subsidi pupuk juga perlu dihapuskan karena tidak tepat sasaran karena banyaknya penyelewengan dalam pendistribusiannya.
"Saya mendapati banyak penyelewengan pupuk bersubsidi," katanya.
Untuk itu, kata dia, banyak cara-cara lain yang dilakukan pemerintah untuk membantu para petani agar lebih sejahtera.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Secara pribadi saya mendukung kenaikan BBM. Subsidi memang harus digunakan dengan tepat dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat," kata Siswono usai acara Dies Natalis Universitas Pancasila ke-48 di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi langsung oleh Presiden Joko Widodo patut diapresiasi karena merupakan sikap yang tegas dan berani bertanggungjawab atas kebijakan yang diambil. "Ini sikap yang perlu kita dukung," tegasnya.
Menurut dia, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas sehingga sudah waktunya subsidi dikurangi sehingga bisa menyejahterakan rakyat.
Siswono juga menjelaskan, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara importir minyak terbesar di dunia, yaitu mencapai 850 barrel per hari atau sekitar 3,2 juta liter. Saat ini konsumsi minyak naik terus tetapi produksi semakin menurun.
"Impor ini perlu devisa luar biasa dan subsidi BBM telah menggerus uang negara dari APBN mencapai Rp270 triliun," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Dalam waktu lima tahun sudah mencapai hampir Rp1.000 triliun hanya untuk subsidi BBM. Dengan angka itu seharusnya bisa digunakan membangun pelabuhan, rel kereta atau infrastruktur lainnya di daerah.
Selain itu juga bisa juga untuk membangun jembatan Selat Sunda (JSS), tol antara Anyer-Banyuwangi atau membuat jalan di Kalimantan.
Dia mengatakan kebutuhan minyak Indonesia saat ini mencapai 1,16 juta liter dan produksi nasional tidak mampu memenuhi sehingga harus impor. Padahal 30 tahun lalu produksi minyak Indonesia berlimpah sehingga bisa menjadi negara eksportir.
Dia mengaku tahu betul di lapangan bahwa subsidi yang selama ini diberikan pemerintah lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Selain itu, praktik penyelundupan ke luar negeri juga terjadi setidaknya ada 10 ribu ton per hari.
Untuk ke depannya harus diawasi bahwa nilai Rp270 triliun yang diamankan dari subsidi harus digunakan untuk sasaran efektif demi menyejahterakan rakyat dan membangun infrastruktur. Apalagi pemerintah merencanakan pembuatan 40 waduk dan ini tentunya perlu didukung.
Ia juga menjelaskan, selain subsidi BBM yang tidak tepat sasaran subsidi pupuk juga perlu dihapuskan karena tidak tepat sasaran karena banyaknya penyelewengan dalam pendistribusiannya.
"Saya mendapati banyak penyelewengan pupuk bersubsidi," katanya.
Untuk itu, kata dia, banyak cara-cara lain yang dilakukan pemerintah untuk membantu para petani agar lebih sejahtera.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014