Rabu, 20 September 2017

KPAD Lakukan Pendampingan Krpada Anak Gizi Buruk

id gizi buruk, KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Kabupaten Bekasi, Anggota Komisioner KPAD, Muhamad Rojak, bekasi
KPAD Lakukan Pendampingan Krpada Anak Gizi Buruk
Ilustrasi - Balita penderita gizi buruk. (Foto Antara/Dok).
Ini adalah salah satu peran aktif dalam menunjang program pemerintah daerah dalam mengurangi angka gizi buruk di Kabupaten Bekasi.
Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan terus melakukan pendampingan dan pendataan anak-anak gizi buruk di daerah setempat.

"Ini adalah salah satu peran aktif dalam menunjang program pemerintah daerah dalam mengurangi angka gizi buruk di Kabupaten Bekasi," kata Anggota Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi, Muhamad Rojak di Kabupaten Bekasi, Minggu.

Menurut dia dalam hal ini diperlukan pengawasan dan pendataan agar kinerja dari dinas terkait dapat lebih terarah dengan menjalankan fungsinya.

Pasalnya dalam menjalankan fungsi itu harus ada pengawasan secara intensif agar lebih terarah dan sesuai sasaran.

Selain itu data gizi buruk di Kabupaten Bekasi memang sudah mengalami penurunan namun itu bukan menjadi acuan. Dikarenakan masih banyak orang tua yang tidak mengerti pentingnya gizi bagi buah hatinya.

Oleh sebab itu, KPAD Kabupaten Bekasi bersama pemerintah daerah akan terus bersinergi untuk jauh menekan angka gizi buruk yang sudah masuk dalam program kerja.

"Tentunya dalam hal ini akan mulai melakukan sosialisasi bahwa gizi anak cukuplah penting bagi perkembangannya," katanya.

Ia menambahkan dalam hal ini sudah ada beberapa kasus atau laporan anak berpenyakit gizi buruk yang menimbulkan efek samping. Di antaranya Makin (19) warga Kampung Rawabanteng-Kecamatan Cikarang Barat. Dalam hal ini diketahui mengalami cacat mental karena beberapa gizi tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Oleh sebab itu harus ada implementasi berupa pengertian kepada orangtuanya agar dapat memberikan nutrisi lebih bagi perkembangan anak-anaknya.

Dengan adanya permasalahan ini, KPAD memiliki peran atau fungsi agar anak Indonesia jauh dari keterbelakangan mental atau kekurangan gizi.

Dalam hal ini harus ada kesinambungan guna memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Dan dapat menilai bahwa kinerja pegawai sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Lanjut Rizal menjelaskan dalam hal ini KPAD Kabupaten Bekasi akan terus melakukan koordinasi dan pantauan agar kinerja dinas dapat lebih terjamin.

Oleh karena itu, dalam menguak permasalahan ini akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengkondisikan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya gizi bagi perkembangan anak-anaknya.

Editor: Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga