Sabtu, 23 September 2017

Pembangunan TOD Kota Bogor Jadi Prioritas

id TOD, Transit Oriented Development, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto, Kementerian BUMN, Menteri BUMN, Rini Soemarno, PT KAI, PT Waskita
Pembangunan TOD Kota Bogor Jadi Prioritas
Wali Kota Bogor Jawa Barat Bima Arya Sugiarto saat bincang dengan Wartawan di Rumah Dinas Wali Kota Bogor. (ANTARA FOTO: M.Tohamaksun/Dok).
Jika nanti kereta api ini sudah terhubung, dari Jakarta ke Istana Bogor cukup dengan kereta, tidak perlu lagi lewat Jagorawi.
Bogor (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyebutkan, pembangunan Transit Oriented Development (TOD) di Kota Bogor menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Hal ini karena posisi Kota Bogor yang cukup strategis, target tahun ini TOD Kota Bogor sudah peletakan batu pertama," kata Bima kepada Antara di Bogor, Sabtu.

Ia mengatakan, moda transportasi kereta api menjadi opsi utama untuk dikerjakan karena Kota Bogor mulai dikunjungi banyak tamu negara, serta aktivitas kenegaraan.

"Jika nanti kereta api ini sudah terhubung, dari Jakarta ke Istana Bogor cukup dengan kereta, tidak perlu lagi lewat Jagorawi," kata Bima.

Menurut Bima, pembangunan TOD Kota Bogor mendapatkan perhatian serius oleh Kementerian BUMN. Pada Jumat (18/8), Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor.

Menteri BUMN meminta kawasan Stasiun Bogor ditata dengan baik. Perlu kerja sama semua pihak dalam menata kota termasuk soal transportasi pelayanan publik agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Rini mendorong TOD dikembangkan sampai ke Bogor dalam membantu konektivitas KRL dari Jakarta ke Bogor atau sebaliknya, dan mengandalkan transportasi massal di Bogor. Sehingga, masyarakat tidak perlu membawa kendaraannya, dan perlu ruang parkir yang cukup.

Rini mengetahui, sistem TOD di Kota Bogor sejak lama direncanakan. Tetapi hingga kini realisasi belum ada perkembangan. Pihaknya pun sudah berbicara dengan pihak terkait, yaitu PT KAI dan PT Waskita.

Kedatangannya ke Kota Bogor untuk mencari solusi agar bisa disetujui bersama. Mana saja yang akan diselesaikan karena cukup banyak yang harus diselesaikan, seperti penataan di Stasiun Bogor ada jalur Sukabumi yang harus diintegrasikan dengan baik.

Rini juga mengomentari keberadaan kantor PLN di sekitar Stasiun Bogor, termasuk Lapas Paledang, dinilai tidak representatif lagi berada di pusat kota sehingga perlu dipikirkan untuk dipindahkan.

Ia juga mengingatkan keberadaan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Bogor, diharapkan perlu betul-betul menata kawasan kota dan transportasinya.

Menurutnya, TOD harus dikembangkan bersama dan dalam membangun TOD juga harus menyiapkan beberapa langkah seperti lahan untuk rumah susun Masyarakat Tidak Mampu (MBR) sehingga bisa terkombinasikan.

Rini meminta ada tim percepatan dari Pemkot Bogor bekerja sama dengan PT Waskita, PT KAI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Kementerian BUMN berkeinginan membantu sistem transportasi di Bogor agar lebih baik.

Tim percepatan diminta untuk melaporkan hasilnya pada 21 Sempter 2017 mendatang, sehingga pertengahan 2018 sudah dapat terealisasi dan dijalankan.

Setelah mendapat arahan dari Menteri BUMN, lanjut Bima, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait, untuk segera menindaklanjuti arahan Menteri BUMN.

"Seperti arahan untuk pemindahan Lapas Paledang, Pemkot Bogor sudah menyediakan lahan seluas 2 hektare di Pasir Jambu, namun masih terkendala sertifikat," katanya.

Menurut Bima, pihaknya sudah mencoba untuk mengkoordinasikan lagi dengan kementerian, agar pemindahan Lapas Paledang bisa dilaksanakan.

Bima menambahkan, perlu memadukan rancangan antara pihak terkait (PT KAI, PT Waskita) agar rencana TOD segera terealisasi. Apa melakukan apa, dan mengerjakan apa. Menyusun tahap-tahan sinkroniasi, analisis dampak lingkungan, kemacetan, dan amdal lalin.

"Akan ada MoU untuk mempercepat rencana ini. Juga akan disinkronkan, terkait penganggaran, karena tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pemerintah pusat," kata Bima.

Kunjungan kerja Menteri BUMN juga dihadiri Direktur Operasional III PT Waskita Karya Tbk. Bambang Riyanto yang memaparkan rencana induk pembangunan Stasiun Besar Bogor.

Menurut Bambang, konsep awal adalah menyebar titik-titik kepadatan. `Concourse` baru menghubungkan stasiun baru, penambahan area parkir, dan titik masuk yang diperlebar. Selain itu akan dilakukan optimalisasi pergerakan pedestrian.

Dalam rencana induk tersebut juga akan dibangun `Sky Bridge` (jembatan layang) yang akan menghubungkan Apartemen MBR yang berlokasi di Paledang dengan Stasiun Besar Bogor.

Selain sky bridge, dalam master plan juga menampung konsep `park and ride` untuk mobil. Jadi bila sekarang Stasiun Bogor hanya menampung sekitar 400 mobil. Nantinya akan dikembangkan menjadi 1.340 mobil termasuk untuk parkir sepeda motor yang awalnya hanya menampung 10 ribu kendaraan, akan diperluas menjadi 20 ribu dengan memanfaatkan tanah di atas demo `park and ride` motor.

Editor: Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga