Minggu, 25 Juni 2017

Pengangkatan 2.861 Guru Honorer Bekasi Selesai Diverifikasi

id Guru, guru honorer, BKPPD Kota Bekasi, Sajekti Rubiah, verifikasi, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, guru TKK, APBD, dinas pendidikan, bekasi
Pengangkatan 2.861 Guru Honorer Bekasi Selesai Diverifikasi
Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. (Foto Antara/ Hari Pratama/Dok)
Saat ini hasil verifikasi ada 2.861 guru honorer yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada kita dan telah selesai verifikasi, tinggal menunggu keputusan Wali Kota Bekasi.
Bekasi (Antara Megapolitan) - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap 2.861 guru honorer yang akan diangkat menjadi tenaga kerja kontrak di daerah itu.

"Saat ini hasil verifikasi ada 2.861 guru honorer yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada kita dan telah selesai verifikasi, tinggal menunggu keputusan Wali Kota Bekasi," kata Kepala Bidang Penilaian Kerja Aparatur BKPPD Kota Bekasi Sajekti Rubiah di Bekasi, Jumat.

Menurut dia Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan memberikan penilaian kelayakan terhadap calon guru TKK itu berdasarkan lama kerja serta kelengkapan administrasinya.

"Sudah kami serahkan kepada pimpinan. Terserah kebijakan kepala daerah. Namun untuk pengangkatan tersebut belum tentu semua, itu kan kebijakan," ujarnya.

Kegiatan verifikasi guru honorer dilakukan sebagai tindak lanjut pihaknya terhadap tuntunan para guru honorer yang minta diangkat menjadi TKK kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, pekan lalu.

"Saat demo yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu, para guru honorer tersebut menuntut pengangkatan jabatan menjadi TKK oleh Wali Kota Bekasi dan pimpinan menyetujui," katanya.

Namun rencana pengangkatan TKK itu, kata dia tentunya harus dilandasi oleh kebijakan kepala daerah.

"Sekarang kalau diakomodir semua, dananya dari mana, sementara dana APBD sudah ditentukan," katanya.

Sajekti menambahkan verifikator data bukan hanya dari BKPPD saja, namun juga dari inspektorat dan dinas pendidikan.

"Untuk BKPPD, kami hanya melihat dari verifikasinya dan kami laporkan saja. Ini kan berdasar usulan dinas pendidikan. Jadi pusat verifikasinya pada dinas pendidikan," katanya.

Editor: Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga